3 hari yang lalu
3
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pertahanan dan Menteri finansial Israel mengumumkan rencana pendirian tiga pemukiman terlarangan di Jalur Gaza, serta alokasi biaya lebih dari US$ 400 juta (sekitar 300 juta poundsterling) untuk memperluas pembangunan di Tepi Barat nan diduduki. Di saat nan sama, komandan militer Israel untuk wilayah tersebut justru memuji pos-pos terlarangan nan kerap melakukan kekerasan sebagai "mitra keamanan".
Mengutip The Guardian, menjelang pemilihan umum nasional nan dijadwalkan berjalan pada 27 Oktober, koalisi sayap kanan ekstrem ketua Benjamin Netanyahu bergegas memperluas penguasaan wilayah di Palestina nan diduduki dan mengusir penduduk Palestina sebelum masa jabatannya berakhir.
Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menyatakan beriktikad mendirikan tiga pos militer "Nahal" di bagian utara Gaza. Jenis organisasi militer ini selama puluhan tahun selalu menjadi jalan bagi pendirian pemukiman sipil Israel.
Sementara itu, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich mengumumkan support sebesar 1,3 miliar syekel Israel (sekitar 318 juta poundsterling) untuk pembangunan puluhan pemukiman baru Israel di Tepi Barat nan diduduki. Menurut laporan media Israel, kabinet sebenarnya sudah menyetujui alokasi biaya tersebut bulan lampau namun merahasiakannya lantaran diperkirakan bakal mendapat penolakan dari Amerika Serikat.
Mayor Jenderal Avi Bluth, panglima pasukan Israel di Tepi Barat, menyampaikan kepada penduduk pos-pos ekstremis bahwa dia "menghargai upaya mereka" dan menganggap mereka sebagai mitra militer dalam urusan keamanan.
Bluth nan sendiri dibesarkan di sebuah pemukiman Tepi Barat menyampaikan perihal tersebut pada hari Rabu dalam pertemuan dengan Asosiasi Pertanian - nama lembut nan digunakan untuk menaungi pemukiman nan apalagi dianggap terlarangan menurut norma Israel sendiri.
Pos-pos semacam ini berkedudukan besar dalam serangkaian tindakan teror nan telah mendorong penduduk Palestina meninggalkan rumah dan tanah mereka di seluruh wilayah Tepi Barat nan diduduki.
Puluhan tokoh elit politik dan militer Israel - termasuk dua mantan perdana menteri serta mantan kepala seluruh lembaga keamanan negara tersebut - telah menakut-nakuti bakal menuntut pemerintah ke jalur norma lantaran dianggap mendukung terorisme Yahudi di Tepi Barat.
"Kekerasan pemukim adalah kekerasan negara," demikian pernyataan instansi kewenangan asasi manusia PBB untuk Palestina dalam laporan terbarunya nan dirilis minggu ini. Laporan tersebut merinci gimana Israel memanfaatkan para pemukim untuk memimpin upaya pencaplokan wilayah, sementara ketiadaan penindakan norma terhadap pelaku membikin kekerasan tersebut terus berkembang tanpa terkendali.
Hagit Ofran dari golongan aktivis Israel Peace Now menyebut bahwa perangkat berat sedang beraksi di setidaknya tujuh letak pemukiman nan rencananya bakal sudah dihuni sebelum hari pemungutan suara. "Pemerintah sedang berlari kencang secara sembrono menjelang pemilu dengan menguras kas negara demi menciptakan realita penguasaan wilayah di lapangan," ujar Ofran.
Katz memaparkan rencana pemukimannya untuk Gaza saat melakukan kunjungan ke wilayah nan dikuasai Israel di jalur tersebut. Ia juga sebelumnya telah mendesak dilakukannya pembersihan etnis di Gaza melalui pengungsian massal penduduk Palestina. "Saya beriktikad mendirikan tiga pos militer Nahal - nan juga berfaedah sebagai kesatuan pertahanan - di letak nan dulunya merupakan pemukiman Israel di bagian utara Gaza," ujarnya kepada stasiun televisi Channel 14.
(pgr/pgr)
Add
as a preferred
source on Google
English (US) · 
Indonesian (ID) ·