Dipimpin Dasco, Ini Hasil Lengkap Rapat DPR, DEN, Kemenkeu dan BI!

Jakarta, CNBC Indonesia - Para ketua DPR pada pagi hingga siang hari, Senin (29/6/2026) mengadakan pertemuan unik dengan sejumlah pejabat nan bertanggung jawab menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Hadir di antaranya Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco, Ketua Komisi XI Mukhamad Misbkhun, hingga Ketua Banggar Said Abdullah. Sedangkan dari sisi pemerintah ialah Wakil Menteri Keuangan Juda Agung, Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti, serta Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu.

Seusai pertemuan, Dasco mengatakan, pertemuan ini merupakan rapat koordinasi antara pemerintah dan DPR untuk menjaga tren pertumbuhan ekonomi Indonesia, di tengah terus berkecamuknya ketidakpastian ekonomi global.

"Pada hari ini kami mengadakan rapat koordinasi untuk pertumbuhan ekonomi sekaligus juga rapat untuk mitigasi beberapa perihal nan terjadi belakangan ini," ujar Dasco saat memberikan keterangan pers.

Pemerintah, dalam perihal ini Kementerian Keuangan serta Dewan Ekonomi Nasional, berbareng dengan Bank Indonesia kata dia telah menetapkan komitmen untuk menerapkan sejumlah solusi kebijakan dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi.

Fokus Jaga Daya Beli Masyarakat

Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu mengatakan, dalam pertemuan itu seluruhnya sepakat bahwa pemerintah memerlukan respons kebijakan nan konsentrasi menjaga daya beli masyarakat dalam jangka pendek.

Menurutnya, ketidakpastian ekonomi dunia nan muncul saat ini lebih dipicu oleh gejolak nilai komoditas strategis, seperti minyak mentah akibat bentrok di Timur Tengah. Masalah itu dia tegaskan dapat memicu tekanan inflasi nan pada akhirnya menekan daya beli masyarakat.

"Ada kesepakatan saya rasa nan tercapai bahwa nan krusial menjaga kestabilan makro ekonomi di jangka pendek lantaran kita sudah memandang akibat ketidakpastian global, misalnya nilai minyak meningkat dan dampaknya ke inflasi dan daya beli di masyarakat. Sehingga ini menjadi prioritas untuk menjaga kestabilan makro," ucap Mari.

Mari mengatakan, untuk menjaga stabilitas ekonomi secara makro itu maka dibutuhkan langkah dari sisi fiskal maupun moneter, termasuk koordinasinya. Di sinilah peran Bank Sentral alias BI dan Kemenkeu untuk meramu kebijakan nan menjaga daya beli masyarakat.

Di sisi lain, dia mengatakan, pemerintah dan otoritas moneter juga perlu untuk mengakomodir masalah penguatan kepercayaan investor, terutama nan dampaknya terlihat jelas terhadap tekanan kurs rupiah dalam menghadapi dolar Amerika Serikat( AS).

"Pelemahan rupiah lebih dari peers kita, berfaedah kita kudu waspadai gimana menjaga issue confidance dan trust dan itu tak terlepas dari kebijakan-kebijakan nan diambil masing-masing lembaga nan bertanggung jawab," kata Mari.

BI Gelontorkan Dana Jaga Likuditas

Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti mengatakan, untuk menjaga untuk mengakomodir masalah stabilitas makro, BI dia sebut telah konsentrasi menjaga kecukupan likuiditas di sistem perekonomian.

"Kalau kita lihat di akhir bulan Mei ekspansi nan kami lakukan sekitar Rp 600 triliun maka di akhir bulan Juni ini kami sudah melakukan ekspansi hingga Rp 1.000 triliun, unik itu untuk menjaga likuiditas agar tidak terjadi gejolak nilai di pasar duit dan pasar valas kita," kata Destry.

Sementara itu, untuk menjaga stabilitas kurs secara khusus, BI dia tegaskan telah melakukan penyesuaian kebijakan moneter melalui kenaikan BI rate sebanyak 100 pedoman points hingga sekarang bertengger di level 5,75%.

Selain itu, BI juga kata dia telah melakukan upaya untuk menyesuaikan nilai instrumen operasi moneter untuk menyerap aliran modal asing masuk ke dalam negeri. Ini termasuk untuk menjaga kepercayaan penanammodal terhadap pasar finansial domestik.

"Dalam satu bulan di bulan Juni ini telah terjadi inflow nan cukup signifikan sehingga secara year to date dari Januari hingga 26 Juni, inflow nan masuk untuk di portofolio SBN dan SRBI kita itu sudah mencapai sekitar 9 miliar USD," paparya.

Kemenkeu Tempatkan Dana Rp281 T di Himbara

Sementara itu, dari sisi Kementerian Keuangan, konsentrasi nan dilakukan adalah menjaga stabilitas fiskal tetap terkendali sesuai pemisah kondusif nan tertuang dalam UU Keuangan Negara, misalnya defisit APBN nan tetap terkendali di kisaran 3% PDB.

"Kondisi fiskal itu tetap sangat terjaga dengan baik. Defisit hingga bulan Mei kemarin 0,7% dan diperkirakan sampai dengan akhir tahun juga tetap di bawah 3% jadi tetap sangat terjaga," kata Wakil Menteri Keuangan Juda Agung.

APBN nan sehat menurutnya sangat dibutuhkan untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat, di tengah tingginya ketidakpastian ekonomi global.

Dengan stabilitas fiskal nan hingga sekarang terus terjaga, pemerintah kata Juda juga bisa berkontribusi untuk menjaga likuditas di sistem perekonomian tetap terjaga, agar ekonomi Indonesia dapat mempertahankan tren pertumbuhannya.

Salah satu upaya dalam menjaga likuiditas itu adalah menempatkan kembali biaya Rp281 triliun ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Dana sebesar Rp100 triliun juga disiagakan jika perbankan tiba-tiba membutuhkan.

"Setelah dievaluasi diambil konklusi bahwa biaya pemerintah di perbankan bakal dikembalikan lagi nan kemarin Rp 281 triliun bakal dikembalikan lagi Rp 281 triliun dan diperpanjang hingga akhir 2026, Desember 2026," papar Juda.

"Di samping itu ada tambahan Rp 100 triliun sebagai standby in case diperlukan dan memang perbankan tetap memerlukan likuiditas untuk menyalurkan kredit," tegasnya.

Menurut Juda, kontribusi Kemenkeu untuk menjaga likuditas ini diperlukan lantaran perbankan telah mengatakan bahwa pertumbuhan angsuran perlu untuk terus dijaga pertumbuhannya demi menopang aktivitas ekonomi masyarakat.

"Karena info dari perbankan permintaan angsuran itu tetap cukup tinggi tetapi likuiditas perlu dijaga agar bank bisa menyalurkan pertumbuhan kredit," ujar Juda.

"Dan diperkirakan kemarin di bulan Mei angsuran tumbuh 11,5%. Kami harapkan pertumbuhan angsuran juga tetap double digit di dalam bulan-bulan ke depan. Oleh karena itu likuiditas memang betul-betul kudu tetap terjaga di perbankan," tuturnya.

(arj/arj)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]