DJP Libatkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas Awasi Wajib Pajak, DPR: Jangan Ada Kesan Menakut-nakuti

JAKARTA - Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyoroti pelibatan Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) untuk mengawasi kepatuhan wajib pajak di daerah. Ia meminta agar sebuah kebijakan menakut-nakuti hingga meneror masyarakat.

"Jangan sampai kelak ada kesan menakut-nakuti ya. Jadi menakut-nakuti apa, petugas apa wajib pajak ya seakan-akan wajib pajak itu ditakut-takuti dan menimbulkan rasa ketakutan dan nan paling penting, jangan sampai kelak para wajib pajak itu merasa terteror," ujar Saan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/7/2026).

Kendati demikian, legislator dari Fraksi Partai NasDem ini mengingatkan pada pemangku kepentingan untuk memikirkan akibat sebuah kebijakan. Apalagi, kata dia, melibatkan personel nan tak punya tugas di sektor pajak.

Baca juga: DJP Libatkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas Awasi Kepatuhan Pajak, Ini Skemanya

"Nah, ini, ini krusial sekali ya, jadi sebelum melakukan ini krusial sekali dari apa, pajak ini untuk memikirkan akibat dengan menggandeng, lembaga nan memang bukan, bukan tugasnya ya, bukan ranahnya. Jadi sekali lagi ini krusial sekali," ujar Saan.

Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani meminta agar kebijakan itu tak berakibat pada ketidakpercayaan masyarakat. "Nah, ini jangan sampai menimbulkan ketidakpercayaan kepada masyarakat lantaran kan beberapa waktu lampau pemerintah meminta kesadaran dari semua, apa namanya, masyarakat untuk melaporkan pajaknya secara mandiri. Namun sekarang dilakukan perihal tersebut," pungkasnya.