DPR AS Batasi Wewenang Perang Trump terkait Konflik Iran

DPR AS.(Al Jazeera)

DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat kembali melayangkan teguran keras terhadap kebijakan Presiden Donald Trump dalam menangani bentrok dengan Iran pada Kamis (23/7) waktu setempat. Langkah ini diambil di tengah meningkatnya ketegangan nan kembali berkobar di area Timur Tengah.

Dalam pemungutan bunyi nan berhujung dengan hasil tipis 214-208, empat personil faksi Republik membelot dari garis partai untuk mendukung resolusi pembatasan kewenangan perang (war powers resolution) nan diprakarsai oleh Demokrat. Ini merupakan kali kedua DPR AS secara sempit menolak keterlibatan dalam perang nan diperbarui tersebut.

Senat AS diperkirakan bakal mengikuti langkah serupa dalam pemungutan bunyi terpisah. Meski demikian, resolusi-resolusi ini secara norma belum teruji dan sebagian besar berkarakter simbolis.

Langkah DPR ini tidak bakal dikirim ke meja Presiden Donald Trump untuk ditandatangani menjadi undang-undang. Selain itu, presiden nyaris dipastikan bakal memveto setiap undang-undang mengikat nan mencoba membatasi otoritasnya.

Namun, hasil pemungutan bunyi ini menjadi sinyal kuat bahwa para kreator kebijakan di Washington semakin tidak puas dengan perkembangan bentrok tersebut. Ketidakpuasan ini muncul seiring dengan kegagalan pembicaraan tenteram dan eskalasi permusuhan nan tajam dalam beberapa pekan terakhir.

Situasi di lapangan dilaporkan memburuk setelah kejadian akhir pekan lampau nan mengakibatkan tewasnya empat personel militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Eskalasi ini memicu kekhawatiran di kalangan personil parlemen mengenai potensi terseretnya AS ke dalam bentrok terbuka nan lebih luas tanpa pengawasan legislatif nan memadai. (Politico/I-2)