DPR Minta Pemerintah Kaji Fenomena Penurunan Siswa Sekolah Negeri di Berbagai Daerah

WAKIL Ketua Komisi X DPR RI My Esti Wijayati.(Dok. DPR RI)

WAKIL Ketua Komisi X DPR RI My Esti Wijayati meminta pemerintah untuk melakukan kajian mendalam dan menyeluruh mengenai kejadian dugaan penurunan jumlah peserta didik di sekolah negeri di beragam daerah. Menurutnya, kejadian ini tidak bisa dilihat dari satu perspektif pandang saja, melainkan kudu dianalisis menggunakan info nan komprehensif.

Esti menjelaskan bahwa salah satu aspek nan kemungkinan besar memengaruhi kondisi ini adalah tren demografi. Ia menyoroti adanya penurunan nomor kelahiran di Indonesia lantaran perubahan style hidup generasi muda.

"Tentu kita tidak bisa menyimpulkan bahwa ada penyebab utamanya. Kalau kita memandang nan pertama, memang jumlah masyarakat kita, pertambahan nomor kelahiran itu kemungkinan besar agak menurun. Anak-anak muda sekarang mungkin memilih anak dua saja, alias menunda punya anak," ujar Esti, Selasa (14/7).

Faktor Sekolah Keagamaan dan Program Baru

Selain aspek demografi, legislator dari Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ini mencermati adanya peningkatan minat masyarakat terhadap sekolah-sekolah berbasis keagamaan. Di saat nan sama, pemerintah juga meluncurkan beragam program sekolah baru seperti Sekolah Rakyat, Sekolah Terintegrasi, dan Sekolah Unggul Garuda nan turut memengaruhi pengedaran siswa.

Esti menekankan bahwa setiap kebijakan pembentukan sekolah baru kudu didahului dengan pemetaan wilayah nan matang agar tidak mematikan sekolah nan sudah ada. Ia mencontohkan persoalan nan muncul di Kulonprogo mengenai pengedaran tenaga pendidik.

"Ketika kita membikin kebijakan baru, itu mestinya ada kajian mendalam dulu. Harus dipetakan titik-titik mana nan muridnya kemungkinan bakal beralih. Kemudian dihitung secara matang gimana kebutuhan guru. Di Kulonprogo, ada pembimbing sekolah negeri nan diminta mengajar di Sekolah Rakyat lantaran kekurangan guru. Ini kudu dihitung secara matang," tegasnya.

Opsi Regrouping dan Perhatian untuk Daerah 3T

Sebagai solusi logis untuk meningkatkan efektivitas pendidikan, Komisi X DPR RI mempertimbangkan kebijakan regrouping alias penggabungan sekolah, terutama bagi sekolah dasar nan kekurangan peserta didik. Meski terkadang susah diterima masyarakat, langkah ini dinilai perlu untuk efisiensi penyelenggaraan pendidikan.

Namun, Esti memberikan catatan unik untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Menurutnya, sekolah di wilayah 3T nan secara demografis mempunyai jumlah siswa terbatas tidak bisa disamakan perlakuannya dengan sekolah di perkotaan.

"Untuk wilayah 3T nan jumlah siswanya sedikit, perlu dipertimbangkan apakah sekolahnya tetap dipertahankan alias diberikan ruang melalui skema lain. Semua itu kudu diputuskan berasas pemetaan dan kajian nan menyeluruh," pungkasnya.