DPR: Pemisahan Anggaran MBG dengan Pendidikan Tak Harus Tunggu 2028

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris meminta pemerintah segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nan menyatakan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak lagi dimasukkan ke dalam alokasi anggaran pendidikan. Penyesuaian anggaran bisa dimulai untuk tahun 2027.

Dia menilai putusan MK telah memberikan kepastian norma mengenai pengelompokan anggaran Program MBG. Untuk itu, pemerintah perlu segera menyesuaikan kebijakan penganggaran sebagai corak kepatuhan terhadap konstitusi dan penghormatan terhadap putusan lembaga peradilan.

Baca juga: Mensesneg Ungkap Anggaran MBG Berpotensi Turun usai Validasi Data

"Adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi, maka tafsirnya sudah semakin jelas bahwa penggolongan anggaran MBG dalam klaster pendidikan itu tidak konstitusional," ujar Charles, Senin (3/8/2026).

Menurut dia, pemerintah tidak perlu menunggu tahun 2028 seperti nan ditetapkan MK dalam memisah anggaran MBG dengan pendidikan. Sebagai penyelenggara negara, pemerintah bertanggung jawab melaksanakan putusan konstitusi sesegera mungkin.

Charles menuturkan penyusunan APBN Tahun Anggaran 2027 sudah kudu mengakomodasi perubahan skema penganggaran Program MBG agar tidak lagi dikategorikan sebagai bagian dari shopping pendidikan.

"Sehingga sesegera mungkin, apalagi untuk tahun 2027 anggaran MBG kudu disesuaikan, tidak lagi menggabungkan alias menggolongkan program MBG ke dalam klaster pendidikan," ucapnya.