DPR Sebut Kemenkes Kedepankan Ego Sektoral Dalam Menyusun Kebijakan

1 jam yang lalu 2

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Kesehatan terus mendorong penerapan beragam patokan baru mengenai bungkusan produk tembakau sebagai bagian dari penyelenggaraan PP Nomor 28 Tahun 2024. Padahal beragam pemangku kepentingan terdampak nan bakal menanggung beban akibat penerapan patokan ini telah menyuarakan masukannya melalui beragam langkah seperti tenaga kerja, petani, dan apalagi perekonomian negara.

Selain itu beragam akademisi dan mahir juga telah menyampaikan bahwa Kementerian Kesehatan mengatur Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) melampaui amanah PP Nomor 28 Tahun 2024 nan menjadi payung norma pengaturan tentang peringatan kesehatan.

Pemerintah menyebut kebijakan tersebut ditujukan untuk memperkuat efektivitas peringatan kesehatan. Namun di sisi lain, sejumlah kalangan menilai kebijakan ini mengabaikan sifat tidak berkeadilan. Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun menjelaskan dalam menyusun peraturan perundang-undangan diperlukan partisipasi alias melibatkan beragam pihak.

"Satu perihal nan tak boleh dilewatkan itu adalah meaningful participation. Keterlibatan akademisi, keterlibatan stakeholder nan terlibat langsung, keterlibatan masyarakat, konsumen, dan sebagainya itu kita libatkan," ungkap dia dalam Coffee Morning CNBC Indonesia nan mengangkat tema "Kupas Tuntas Aturan Penyeragaman Kemasan Produk Tembakau" beberapa waktu lalu.

Namun menurut Misbakhun RPMK tidak melewati proses tersebut. Padahal patokan tersebut bersenggolan dengan Kementerian Industri, Kementerian Ketenagakerjaan, apalagi Kementerian Keuangan.

"Saya menyatakan Kemenkes punya kepentingan, tapi kementerian teknis dan kepentingan masyarakat jauh lebih besar. Inilah ego sektoral nan kudu kita jaga bersama. Ego sektoral nan terlalu dominan, itu membikin ekosistemnya menjadi tidak harmonis," terang dia.

Senada, Anggota Komisi VI DPR RI fraksi Demokrat Herman Khaeron menegaskan bahwa izin tak dapat disusun secara sektoral dan kudu komprehensif. Dengan kata lain, patokan tak hanya memandang dari satu sektor.

Menurutnya, keselarasan di dalam membangun izin bisa menyeimbangkan. Bukan kemudian mengatur kepada sektor industrialisasi, bukan mengatur terhadap sektor hulu, apalagi mengatur para petani tembakau.

"Dalam perspektif itulah nan kemudian jangan sampai kelak saling mengeluarkan kebijakan nan disharmonis. Oleh lantaran DPR selalu mengingatkan bahwa sesungguhnya pengharmonisan dan keselarasan di dalam membangun izin ini untuk bisa menyeimbangkan," jelas Herman.

Dalam kesempatan nan sama, Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Nasdem Nurhadi juga menilai Kementerian Kesehatan semestinya bersinergi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Sebab menurut izin tersebut sejalan dengan tugas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, ialah menjaga anak-anak dari ancaman rokok.

"Ada sanksinya, ada apa ini, apa itu, semacam pelanggaran nan dilakukan oleh anak-anak itu, ada hukuman tegas. Kami dari fraksi NasDem, khususnya nan saya ditugaskan di Komisi IX, sangat tegas menolak dengan bakal diterbitkannya RPMK," tegas Nurhadi.

(rah/rah)

Add