DPRD Jabar Tolak Wacana SPP Sekolah Negeri Dihidupkan Lagi

Wakil Ketua DPRD Jawa Barar Ono Surono(MI/Bayu Anggoro)

WAKIL Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono menolak wacana pemberlakuan kembali Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di sekolah negeri. Ia mendesak pemerintah untuk tetap konsisten menjamin kewenangan masyarakat dalam mengakses pendidikan cuma-cuma selama 12 tahun tanpa beban biaya tambahan.

Penolakan ini muncul sebagai respons atas usulan penarikan iuran nan ditargetkan bagi orang tua siswa dalam kategori status sosial ekonomi desil 6 hingga desil 10. Ono menilai pendekatan berbasis desil tersebut tidak tepat lantaran validitas info kesejahteraan masyarakat di lapangan tetap sering bermasalah.

Ono menyoroti bahwa pengelompokan masyarakat ke dalam desil 6 hingga 10 tidak secara otomatis mencerminkan keahlian ekonomi nan kuat. Menurutnya, banyak kebenaran di lapangan menunjukkan penduduk nan dianggap bisa justru sebenarnya tetap kesulitan secara finansial.

"Belum tentu masyarakat nan masuk kategori desil 6 sampai desil 10 betul-betul mempunyai keahlian ekonomi nan kuat. Terlebih faktanya, tetap banyak penduduk kurang bisa nan tidak menerima support sosial alias apalagi BPJS-nya dinonaktifkan lantaran persoalan validitas data," ujar Ono Surono di Bandung, Jumat (17/7/2026).

DPRD Jawa Barat menegaskan bahwa keterbatasan akomodasi sekolah tidak boleh dijadikan argumen alias pembenaran untuk memungut kembali SPP dari wali murid. Ono mengingatkan adanya petunjuk undang-undang nan mewajibkan pemerintah pusat maupun wilayah mengalokasikan minimal 20 persen anggaran untuk sektor pendidikan.

"Menurut saya, nan kudu menjadi konsentrasi adalah gimana APBD Provinsi Jabar dapat memenuhi seluruh kebutuhan sekolah negeri tanpa sedikit pun membebankan biaya kepada kantong masyarakat," tegasnya.

Selain memperjuangkan sekolah negeri, Ono juga mendorong Pemprov Jabar untuk memperbesar porsi support dan insentif bagi sekolah swasta. Langkah ini dinilai krusial agar sekolah swasta dapat meningkatkan kualitas akomodasi belajar mereka tanpa kudu membebankan biaya tinggi kepada para wali murid. (Ant/H-4)