Ekonomi Masyarakat Tertekan, Abah Iwan Minta Legislator PKS Bersinergi Hadirkan Solusi

Ketua DPW PKS Jawa Barat nan juga Wakil Ketua DPRD Jabar Abah Iwan Suryawan.(MI/SUMARIYADI)

TEKANAN ekonomi kian mengimpit masyarakat. Melonjaknya biaya hidup, hingga menyempitnya lapangan kerja membikin masyarakat Jawa Barat tidak lagi memerlukan figur politik nan sekadar pandai berjanji.

Di tengah kondisi ini, publik menuntut kehadiran wakil rakyat nan betul-betul bekerja, sensitif terhadap persoalan riil di lapangan, serta bisa membawa solusi nyata bagi kehidupan sehari-hari.

"Masyarakat menghadapi tekanan ekonomi dan kebutuhan hidup nan semakin kompleks. Dalam situasi seperti ini, masyarakat tidak cukup hanya memerlukan politisi nan pandai berbicara, melainkan wakil rakyat nan hadir, bekerja, dan bisa menghadirkan solusi," kata Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Iwan Suryawan, dalam pembukaan Bimbingan Teknis Anggota Legislatif PKS se-Jawa Barat nan digelar pada 2–4 Agustus 2026.

Abah Iwan Suryawan, panggilan akrabnya, menegaskan bangku parlemen merupakan amanah berat nan bakal dipertanggungjawabkan, bukan akomodasi untuk memperkaya diri alias mengejar popularitas.

"Bayangkan ratusan ribu pemilih nan memberikan suaranya sekarang berdiri menagih janji secara bersamaan, meminta pertanggungjawaban atas setiap kebijakan nan kita buat. Bobot itu saja sudah sangat menekan, dan kelak seluruh amanah ini bakal dituntut pertanggungjawabannya dalam lapisan nan jauh lebih berat di hadapan Allah SWT," tegasnya.

Dia mengingatkan, kepemimpinan berdiri di atas prinsip sayyidul qaumi khadimuhum—bahwa pemimpin suatu kaum adalah pelayan bagi masyrakat.

“Seorang wakil rakyat kudu berada di tengah-tengah masyarakat, datang menemani penduduk di tengah kondisi nan mereka rasa berat, bukan justru menghilang dan membikin jarak setelah bilik bunyi ditutup," tegas Ketua DPW PKS Jawa Barat itu.

Selain komitmen kehadiran, arah pelayanan legislatif juga ditekankan pada penguatan sinergi dan efektivitas anggaran daerah. Seluruh jaringan, akses, serta pengetahuan nan melekat pada seorang personil majelis dituntut untuk dialirkan kembali demi memperluas pelayanan publik.

“Di tengah terbatasnya ruang fiskal pemerintah, pengawasan anggaran kudu dipastikan tepat sasaran agar setiap rupiah duit rakyat memberikan akibat langsung pada penyelesaian masalah warga. Sikap kritis terhadap kebijakan pemerintah pun kudu selalu dibentengi oleh info nan jeli dan tawaran jalan keluar nan konstruktif,” tegasnya.

INTEGRITAS MORAL

Untuk itu, Abah Iwan melanjutkan, tembok utama dalam menghadapi bujukan kekuasaan adalah integritas moral dan spiritual menjadi ukuran pembeda nan tidak bisa ditawar. Karena itu, penjagaan nilai moral ini dinilai menjadi kunci utama agar kewenangan politik nan dipegang tidak bergeser menjadi sumber fitnah.
 
“Hal nan lumrah, jika kepadatan agenda kedewanan, mulai dari rapat hingga kunjungan kerja merupakan nilai-nilai ibadah individual personil dewan. Untuk itu, setiap personil majelis PKS kudu menjaga konsistensi kehadiran UPA-nya (Unit Pembinaan Anggota). Dengan begitu, semoga personil majelis kita bisa terhindar dari penyimpangan nan merugikan masyarakat,” tegasnya.

Langkah konsolidasi ini sekaligus menjadi penanda bahwa kerja-kerja politik di wilayah kudu berorientasi pada keberlanjutan pelayanan jangka panjang, bukan sekadar respons sesaat.

Sementara itu, aktivitas pengarahan teknis ini turut dihadiri oleh Sekretaris Jenderal PKS H Muhammad Kholid, Ketua Bidang Pelatihan dan Pengembangan Kepemimpinan Partai Dr Muhammad Iqbal, serta Sekretaris Fraksi PKS DPR RI Hj Ledia Hanifa Amaliah.

Kegiatan berjudul “Kuatkan Sinergi, Hadirkan Solusi” ini mengumpulkan ratusan wakil rakyat dari tingkat DPR RI, DPRD Provinsi, hingga DPRD Kota dan Kabupaten untuk menyelaraskan arah pelayanan di tengah isu-isu krusial wilayah seperti pendidikan, kesehatan, daya beli, dan kualitas pelayanan publik.