Ekspor Nikel-Timah Cs Terganjal Kandungan LTJ, KSP Dudung Buka Suara

Jakarta, CNBC Indonesia - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman melaksanakan rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, unik untuk membahas tata kelola ekspor mineral kritis nan mengandung logam tanah jarang (LTJ).

Hal ini dilakukan menyusul adanya laporan mengenai halangan ekspor akibat belum jelasnya pengaturan mengenai kandungan LTJ sebagai mineral ikutan.

Dudung mengatakan rapat tersebut digelar setelah KSP menerima laporan dari sejumlah pelaku upaya mengenai terhambatnya ekspor mineral nan mengandung LTJ sebagai mineral ikutan.

"Ini saya rapat koordinasi tentang tata kelola ekspor mineral kritis logam tanah jarang. Saya mendapat laporan dari beberapa pengusaha bahwa terhambatnya ekspor mineral nan saat ini dan kemudian saya komunikasikan banyak nan terlibat di sini," kata Dudung seperti dikutip dari akun IG @kantorstafpresidenri, Selasa (28/7/2026).

Adapun, rapat nan digelar di Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (27/7/2026) tersebut dihadiri oleh perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kejaksaan Agung, Bareskrim Polri.

Kemudian datang juga pihak dari BRIN, Badan Geologi, Danantara, Pertamina, MIND ID, PT Timah, IDSurvey, Sucofindo, Surveyor Indonesia, Indonesia Mining Association (IMA), Forum Industri Nikel Indonesia (FINI), Asosiasi Bauksit Indonesia, hingga Apindo.

Dudung menilai koordinasi lintas sektor diperlukan untuk memperkuat tata kelola ekspor mineral kritis sekaligus memberikan kepastian norma bagi pelaku usaha.

Menurutnya, salah satu persoalan nan menjadi perhatian adalah belum adanya patokan nan mengatur pemisah maksimal kandungan LTJ sebagai mineral ikutan dalam komoditas ekspor. Kondisi ini lah nan sempat memicu persoalan di Pangkalpinang dan menimbulkan keraguan dalam proses ekspor.

"Ekspor nan mengandung LTJ sebagai logam ikutan menjadi masalah seperti kasus di Pangkal Pinang. Ini lantaran ada kekosongan patokan tentang kandungan maksimal mineral ikutan LTJ nan diperbolehkan. Kalau LTJ belum diatur, APH tidak boleh mengada-ada," katanya.

Di samping itu, Dudung juga mengingatkan agar abdi negara penegak hukum, termasuk TNI tidak menghalang aktivitas ekspor selama pelaku upaya tidak melanggar ketentuan nan berlaku.

Oleh karena itu, KSP kemudian mengoordinasikan penyusunan kesepakatan nan bakal menjadi pedoman sementara mengenai pemisah maksimal kandungan LTJ sebagai mineral ikutan. Pedoman tersebut disusun berbareng kementerian teknis, abdi negara penegak hukum, serta pelaku usaha.

"Tadi sudah kita komunikasikan, dan alhamdulillah para dirjen termasuk pelaku usaha, termasuk dari bareskrim dan dari kejaksaan sangat fleksibel. Aturannya kita tata rapi, kemudian tetapi ekspor tidak terhenti lantaran berakibat jelek juga kepada masyarakat saat ini. Banyak kapal-kapal nan tertahan lantaran memang satu, lantaran kekakuan aturan, lantaran tumpang tindih, lantaran keraguan-raguan. nan ketiga, lantaran rasa ketakutan juga dari pelaku usaha," ujar Dudung.

(pgr/pgr)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]