Fraksi PDIP Minta Wacana Kenaikan Gaji Kepala Daerah Ditunda

Anggota Komisi II DPR RI M. Giri Ramanda N. Kiemas(DPR RI)

FRAKSI PDI Perjuangan DPR RI merekomendasikan agar wacana kenaikan penghasilan kepala wilayah ditunda. Kebijakan tersebut dinilai kurang tepat di tengah tantangan kondisi ekonomi dan tekanan fiskal saat ini.

Sikap tersebut disampaikan secara berbarengan oleh dua legislator PDIP, ialah Anggota Komisi II DPR Giri Ramanda Kiemas dan Anggota Komisi XI DPR Harris Turino.

"Dengan kondisi banyak ASN nan belum dibayar layak serta banyak parameter nan perlu kita bahas, saya rasa kenaikan penghasilan kepala wilayah kudu ditunda dahulu" ujar Giri Ramanda Kiemas

"dengan kondisi fiskal seperti saat ini, saya cemas jika perihal tersebut bakal mengakibatkan adanya penarikan pemasukkan negara melalui pajak nan nantinya bakal dibebankan kembali ke masyarakat" ujar Harris Turino

Mereka menilai jika meningkatkan penghasilan dari kepala wilayah bukan merupakan motivated facto dari kepala wilayah dan tidak bakal berefek signifikan sehingga diharapkan bisa ditunda 

"Ya berdasarkan penelitian memang penghasilan itu bukan motivated factor. sehingga idealnya ada parameter indikator dari keahlian kepala wilayah nan bisa menjadi dasar peningkatan penghasilan misalnya pelayanan publik, gimana birokrasi wilayah dan lain lainnya" tutur giri

Menyikapi perihal tersebut, Fraksi PDI Perjuangan berkesimpulan jika wacana kenaikan penghasilan kepala wilayah bisa ditunda dulu dengan kondisi ekonomi saat ini dan juga perlu ada kajian-kajian nan mendukung perihal terebut

"Bukan tidak setuju, namun pertama ada kondisi fiskal nan tidak memungkinkan lampau banyak ASN nan belum layak dan terakhir belum ada indikator-indikator kerja nan mendukung untuk menilai keahlian kepala daerah" ujarnya. (P-4)