Gubernur Khofifah Bersama Menko PMK, Mendikdasmen dan Menteri PPPA Luncurkan Gernas Rana MPLS Ramah 2026, Pastikan Siswa Belajar di Lingkungan Aman serta Nyaman tanpa Kekerasan

Ilustrasi(Dok Pemprov Jatim)

GUBERNUR Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berbareng dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Pratikno, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Abdul Mu'ti dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Arifatul Choiri Fauzi, meluncurkan Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman Anak (Gernas Rana) di Satuan Pendidikan, Senin (13/7).

Diikuti peserta didik dari jenjang TK hingga SMA dan berlokasi di Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Otomotif dan Elektronika Kota Malang, peluncuran Gernas Rana merupakan perwujudan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Ramah 2026. 

Peluncuran sendiri dilakukan dengan menekan layar LED dan penandatanganan deklarasi support Gerakan Indonesia Aman, Sehat, Resik, dan Indah (ASRI), dan komitmen penyelenggaraan Gernas Rana melalui penguatan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman. 

Deklarasi ini ditandatangani oleh Gubernur Khofifah, Dirjen Paud Dikdas PNFI Kemendikdasmen, Dirjen Dikmen Diksus Kemendikdasmen, serta Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan Kemenko PMK.

"Acara ini sangat krusial sebagai momentum untuk menegaskan bahwa kewenangan setiap anak adalah tumbuh dan berkembang di lingkungan nan kondusif dan nyaman. Ini berarti, mereka juga kudu bebas dari segala corak kekerasan," kata Gubernur Khofifah.

Peluncuran Gernas Rana ini, sebutnya, merupakan langkah nyata memperkuat ekosistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan. Sebab, satuan pendidikan bagi siswa berarti lebih dari sekedar tempat belajar, tetapi juga ruang mengembangkan potensinya secara optimal.

"Anak-anak kita ini nan membawa masa depan bumi di tangan mereka. Merekalah nan nantinya bakal memegang estafet kepemimpinan di beragam lini. Maka, ruang kondusif bagi anak adalah tanggung jawab kita berbareng mulai dari pemerintah, guru, orang tua, hingga masyarakat di semua sektor kudu bergotong royong membangun lingkungan nan bebas dari kekerasan dan ramah terhadap anak," terangnya.

Kepada anak-anak didik, Gubernur Khofifah mengingatkan untuk tidak takut melaporkan tindak kekerasan dan perundungan. Ia juga mengingatkan untuk tidak mudah merasa terintimidasi mengingat sudah menjadi tugas negara untuk melindungi serta memastikan anak-anak Indonesia tumbuh dalam suasana nan kondusif dan menyenangkan.

"Kepada anak-anakku, andaikan mengetahui alias merasakan adanya kekerasan, jangan pernah ragu untuk menyampaikan kepada guru, kepada orang tua, maupun kepada pihak nan berwenang. Kekerasan ini meliputi apa saja, mulai dari kekerasan fisik, verbal, seksual, maupun kekerasan di ruang digital. Insya Allah, dengan keterlibatan orang dewasa, hal-hal seperti bisa diredam," pungkasnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Pratikno menegaskan bahwa pemerintah kudu menjamin ruang nan kondusif dan nyaman, baik di keluarga, satuan pendidikan, ruang-ruang publik, dan juga di ruang digital.

"Maka, kami membujuk para orang tua, para guru, dan pemerintah wilayah untuk bersama-sama menjamin ruang nan kondusif dan nyaman bagi anak. Karena jika anak mengalami kekerasan, dampaknya sangat luar biasa bagi pertumbuhan anak ke depan," tuturnya.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI Arifatul Choiri Fauz menjelaskan bahwa upaya perlindungan terhadap anak mempunyai tantangan tersendiri. Pasalnya, berasas info Simfoni PPA, sepanjang tahun 2025 terjadi 21.352 kasus kekerasan terhadap anak.

"Sebanyak 62,19 persen dari total korban adalah perempuan, dan 46,1 persen kasusnya adalah kasus kekerasan seksual. Lalu, 71 persen terjadinya kekerasan itu justru di tempat-tempat nan harusnya anak-anak ini merasa aman, ialah di dalam rumah tangga dan satuan pendidikan. Jadi, mari kita jaga bersama-sama, jangan ada lagi bullying di antara anak-anak kita," tegasnya.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Abdul Mu'ti mengatakan bahwa program ASRI merupakan pengarahan langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto. 

Hal ini kemudian ditindaklanjuti dalam kebijakan sekolah nan kondusif dan nyaman sesuai dengan Permendikdasmen No. 6 Tahun 2026 adalah peraturan mengenai Budaya Sekolah Aman dan Nyaman nan diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

"Maka, kami berterimakasih kepada Ibu Gubernur lantaran beliau ini sangat kreatif, banyak ide-ide dahsyat seperti aktivitas SIKAP di sekolah. Ini produktivitas nan luar biasa nan menghubung program-program pemerintahan pendidikan dasar dan lain-lain. Terima kasih, Ibu Gubernur dan seluruh jejeran Pemerintah Provinsi Jawa Timur," pungkasnya. (H-2)