Harga Ikan Segar di RI Tiba-Tiba Mahal, Ternyata Ini Biang Keroknya

2 jam yang lalu 2
ARTICLE AD BOX

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut kenaikan nilai bahan bakar minyak (BBM), khususnya solar, menjadi salah satu pemicu melonjaknya nilai ikan segar di Indonesia. Beban operasional nan meningkat membikin banyak nelayan mengurangi aktivitas melaut, sehingga pasokan ikan segar di pasar ikut tertekan.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan ikan segar menjadi penyumbang inflasi tahunan (year-on-year/yoy) terbesar pada Juni 2026. Selain ikan segar, komoditas lain nan memberikan andil terhadap inflasi tahunan adalah beras, minyak goreng, cabe merah, dan daging ayam ras.

"Ikan segar ini ada beberapa aspek nan mempengaruhi, antara lain lantaran kenaikan nilai solar sehingga nelayan juga kesulitan untuk berlayar menangkap ikan. Selain itu ada di beberapa wilayah juga mengalami cuaca nan kurang baik untuk melakukan penangkapan ikan," kata Amalia dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (13/7/2026).

Ia menuturkan, ikan segar mengalami inflasi tahunan sebesar 8,87% dan terjadi di 36 provinsi. Gorontalo menjadi provinsi dengan inflasi ikan segar tertinggi, ialah mencapai 26,17%.

"Banyaknya inflasi dari ikan segar di beragam provinsi itu salah satunya lantaran bahan bakar minyak nan mengalami kenaikan," ungkap dia.

Amalia menjelaskan, tingginya inflasi ikan segar juga menjadi salah satu penyebab enam provinsi mencatat inflasi tahunan tertinggi. Di Papua Barat, misalnya, ikan segar menjadi penyumbang inflasi terbesar kedua setelah tarif pikulan udara. Sementara di Aceh, inflasi didominasi oleh kenaikan nilai ikan segar, nasi dengan lauk, emas perhiasan, beras, dan cabe merah.

Ilustrasi stok ikan jelang Idul Fitri. (Dok. PT Perikanan Indonesia)Ilustrasi stok ikan jelang Idul Fitri. (Dok. PT Perikanan Indonesia) Foto: Ilustrasi stok ikan jelang Idul Fitri. (Dok. PT Perikanan Indonesia)

Selain itu, Papua Barat Daya, Maluku Utara, dan Sumatra Utara juga mencatat tekanan inflasi nan salah satunya dipicu kenaikan nilai ikan segar.

BPS mencatat inflasi ikan segar paling tinggi terjadi di Gorontalo, Maluku Utara, Papua Barat Daya, Sulawesi Utara, dan Papua Tengah. Berbagai jenis ikan tangkap seperti ikan tude alias ikan kembung, ikan layang, hingga cakalang menjadi penyumbang utama kenaikan nilai di wilayah tersebut.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Erwin Dwiyana membenarkan kenaikan biaya melaut akibat mahalnya BBM menjadi salah satu aspek utama nan mendorong inflasi ikan segar.

"Memang dengan kenaikan bahan bakar, khususnya untuk melaut, kecenderungan nelayan mengurangi trip apalagi juga tidak melaut, menunggu situasi nan memungkinkan ataupun kondusif," ujar Erwin dalam kesempatan nan sama.

Ia mengatakan, selain kenaikan nilai BBM, cuaca jelek juga membikin aktivitas penangkapan ikan terganggu di sejumlah daerah.

"Kemudian di beberapa wilayah juga dilaporkan seperti di Dobo di Maluku terjadi kenaikan nilai ikan hingga 30%. Juga di beberapa wilayah di Gorontalo, melaporkan selain bahan bakar juga musim angin kencang menjadi penyebab nelayan tidak melaut, selain mungkin dari sisi bahan bakar," katanya.

Erwin menjelaskan, secara umum nilai ikan segar sepanjang Januari-Juni 2026 bergerak fluktuatif. Inflasi bulanan sempat tinggi pada awal tahun, kemudian terjadi deflasi pada April-Mei sebelum kembali meningkat pada Juni. Sementara secara tahunan, inflasi ikan segar memperkuat di kisaran 8-9%, nan menunjukkan nilai tetap relatif lebih tinggi dibandingkan tahun lalu.

Menurutnya, tekanan nilai pada Juni terutama berasal dari komoditas ikan tangkap. Ikan layang dan ikan cakalang menjadi penyumbang inflasi bulanan terbesar, sedangkan secara tahunan kenaikan nilai tetap didominasi golongan ikan pelagis seperti layang, tongkol, kembung, dan cakalang.

Untuk mengendalikan inflasi, KKP terus memperkuat pasokan ikan melalui peningkatan produksi perikanan tangkap berbasis kuota, pengembangan budidaya, penguatan rantai dingin (cold storage), hingga memperbaiki pengedaran dan logistik.

Selain itu, pemerintah juga memperkuat koordinasi dengan pemerintah wilayah untuk memantau nilai dan stok 15 komoditas ikan, sekaligus memperluas akses pembiayaan bagi nelayan agar aktivitas melaut tetap melangkah meski menghadapi kenaikan biaya operasional.

(wur)

Add logo_svg as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Selengkapnya