loading...
Ketua Umum Depinas SOKSI Mukhamad Misbakhun mengatakan kemerdekaan tidak cukup hanya tercermin dari capaian ekonomi makro, tetapi juga kudu datang dalam kehidupan sehari-hari rakyat. FOTO/IST
JAKARTA - Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) menilai makna kemerdekaan Indonesia kudu diukur dari akibat nyata nan dirasakan masyarakat. Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (Depinas) SOKSI Mukhamad Misbakhun mengatakan kemerdekaan tidak cukup hanya tercermin dari capaian ekonomi makro, tetapi juga kudu datang dalam kehidupan sehari-hari rakyat.
Misbakhun nan juga Ketua Komisi XI DPR merujuk pada pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada 14 Agustus 2026. Menurut dia, pembangunan Indonesia tidak boleh hanya berorientasi pada satu periode pemerintahan, melainkan kudu disiapkan untuk kepentingan generasi mendatang.
"Indonesia tidak boleh dibangun hanya untuk satu masa jabatan. Indonesia kudu dipersiapkan untuk satu zaman, apalagi untuk satu abad ke depan," kata Misbakhun dalam catatan unik memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan RI, Senin (17/8/2026).
Kemerdekaan, kata Misbakhun, kudu diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari pangan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan kediaman nan layak hingga kesiapan energi. Pembangunan juga kudu bisa menghidupkan desa, memperkuat industri serta melindungi dan memberdayakan masyarakat.
Misbakhun menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu program strategis nan menghubungkan pembangunan sumber daya manusia dengan ekonomi kerakyatan. Dengan anggaran Rp268 triliun pada 2026 dan cakupan 82,9 juta penerima, MBG dinilai bukan sekadar support sosial, melainkan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas generasi Indonesia.
Ia menilai MBG perlu dikembangkan menjadi sebuah ekosistem nan melibatkan petani, nelayan, koperasi, UMKM hingga sekolah. Penyerapan bahan pangan lokal, kata dia, dapat menciptakan rantai nilai dari sektor hulu hingga hilir.
Namun, Misbakhun mengingatkan pentingnya tata kelola nan kuat dalam penyelenggaraan program tersebut. Kritik dan evaluasi, menurutnya, kudu dipandang sebagai instrumen untuk memperbaiki penyelenggaraan program, bukan sebagai halangan terhadap tujuan mencerdaskan generasi bangsa.
Selain MBG, SOKSI menyoroti pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Pemerintah menargetkan 30.000 koperasi beraksi optimal pada akhir 2026, dengan 10.000 koperasi disebut telah berfaedah dan 3.300 di antaranya melangkah optimal.









English (US) ·
Indonesian (ID) ·