IKN Ngebut Terus, Tender Proyek Baru Mau Dibuka-Negara Makin Kaya

3 hari yang lalu 8

Jakarta, CNBC Indonesia - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) memastikan pembangunan tahap pertama (batch 1) telah selesai sepenuhnya. Setelah menuntaskan pembangunan jalan-jalan utama, pemerintah sekarang memfokuskan pembangunan area legislatif dan yudikatif sebagai bagian dari sasaran menjadikan IKN sebagai pusat pemerintahan politik pada 2028.

Di saat nan sama, Otorita IKN (OIKN) uga mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp2,7 triliun kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa guna mendukung pembangunan tahap berikutnya (batch 3), pengelolaan aset nan telah terbangun, serta pembelian lahan.

Kepala OIKN Basuki Hadimuljono dalam rapat kerja berbareng Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (16/7/2026) mengungkapkan, usulan tambahan anggaran tersebut telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan pada 18 Juni 2026. Dana itu bakal digunakan untuk membiayai pembangunan batch 3 dengan skema tahun plural (multiyears) 2026-2028.

Untuk tahun anggaran 2026, Otorita IKN memperoleh pagu anggaran sebesar Rp5,47 triliun nan terdiri atas shopping pegawai Rp423 miliar, shopping peralatan Rp732,5 miliar, dan shopping modal Rp4,3 triliun. Basuki mengungkapkan, hingga 30 Juni 2026 realisasi anggaran secara akrual telah mencapai 80,2% setelah memperhitungkan seluruh perjanjian pengadaan. Sementara itu, realisasi berasas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nan diterbitkan Kementerian Keuangan tercatat sebesar Rp1,23 triliun alias sekitar 26,2% dari pagu anggaran.

"Untuk mewujudkan pembangunan batch 3 dan kebutuhan pengelolaan aset terbangun serta pembelian tanah, kami telah mengusulkan kepada Menteri Keuangan kebutuhan tambahan anggaran tahun 2026, pada tanggal 18 Juni 2026 nan bakal digunakan untuk kebutuhan anggaran batch 3, dengan skema tahun plural 2026-2028 sebesar Rp2,7 triliun," kata Basuki, dikutip Sabtu (18/7/2026).

Siap Lelang Proyek Baru

Basuki juga memaparkan capaian pembangunan sepanjang 2025. Dari pagu anggaran nan dapat digunakan sebesar Rp9,04 triliun setelah penyesuaian kebijakan pemblokiran anggaran pemerintah pusat, realisasi shopping mencapai Rp8,51 triliun alias 94,13%. Sebagian besar anggaran tersebut digunakan untuk shopping modal senilai Rp7,66 triliun guna menyelesaikan beragam proyek pembangunan di area IKN.

"Realisasi shopping tahun anggaran 2025 ini didominasi oleh shopping modal sebesar Rp7,66 triliun nan digunakan untuk penyelesaian pembangunan IKN, baik batch 1 tahun 2025 nan telah selesai 100%. Batch 1 merupakan untuk jalan-jalan utama," kata Basuki.

"Batch 2 dengan skema tahun 2025-2027 untuk pembangunan ekosistem gedung dan pembangunan perkantoran legislatif dan yudikatif," sambungnya.

Ia menjelaskan pembangunan batch 2 bakal berjalan hingga 2027 dan difokuskan pada pembangunan gedung-gedung lembaga legislatif dan yudikatif beserta area pendukungnya.

Usai rapat, Basuki mengatakan progres pembangunan area legislatif dan yudikatif sekarang telah mencapai sekitar 15%. Dalam waktu dekat, Otorita IKN juga bakal melelang proyek pembangunan kediaman bagi aparatur nan bakal bekerja di area tersebut.

"Ya kami terus melakukan itu.. menyiapkan untuk pertama infrastrukturnya, ini lagi jalan terus untuk yudikatif dan legislatif sudah berprogres sekitar 15% progres semuanya, dan bakal kita tenderkan minggu ini untuk nan huniannya," jelas Basuki.

Menurutnya, pembangunan nan saat ini berjalan tetap berfokus pada area dan gedung perkantoran. Setelah itu, pemerintah bakal melanjutkan pembangunan area kediaman berbarengan dengan penyelesaian izin pendukung.

"Yang sudah dikerjakan kan perkantoran dan kawasannya, ini tinggal kita untuk huniannya, ya. Kemudian untuk regulasi-regulasinya juga sudah kita siapkan," ujarnya.

Basuki memastikan pembangunan kompleks legislatif bakal terus dipercepat hingga akhir 2027 sebagai bagian dari persiapan pemindahan pusat pemerintahan politik ke IKN.

"Iya 2027.. dari 2025, 2026, 2027," ucap dia.

Ia menjelaskan area yudikatif bakal meliputi gedung Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), beserta area dan huniannya. Sementara area legislatif bakal mencakup kompleks DPR, MPR, DPD, ruang sidang paripurna, serta kediaman bagi pejabat dan pegawai.

"Iya jadi jika yudikatif kan MA, MK, KY, huniannya, kawasannya. Kalau legislatif, DPR, MPR, DPD, sidang paripurna, dan huniannya," terangnya.

Potret Keuangan Otorita

Selain pembangunan fisik, nilai aset Otorita IKN juga terus meningkat. Hingga 31 Desember 2025, total aset nan tercatat dalam neraca mencapai Rp71,96 triliun, naik Rp13,59 triliun dibandingkan posisi akhir 2024 sebesar Rp63,35 triliun.

Basuki mengatakan peningkatan tersebut mencerminkan percepatan pembangunan bentuk sepanjang 2025. Kekayaan bersih Otorita IKN juga naik menjadi Rp71,41 triliun alias bertambah Rp12,74 triliun dibandingkan tahun sebelumnya, nan menunjukkan shopping negara untuk pembangunan IKN telah beralih bentuk menjadi aset negara nan dikelola Otorita IKN.

Di sisi lain, Basuki memastikan transportasi umum di IKN pada tahap awal tetap bakal mengandalkan armada bus listrik. Pemerintah belum mempunyai rencana membangun moda transportasi berbasis rel seperti LRT maupun MRT.

"Ya itu bus, bus listrik aja. Kalau LRT/MRT sekarang belum," kata Basuki.

Angkatan pertama SMA Taruna Nusantara Kampus Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai tiba di Nusantara pada Kamis (9/7/2026). (Dok. Humas Otorita IKN) Foto: Angkatan pertama SMA Taruna Nusantara Kampus Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai tiba di Nusantara pada Kamis (9/7/2026). (Dok. Humas Otorita IKN)