Investor Tak Usah Pusing Lagi, 1.416 Izin Kini Bisa Diurus di BP Batam

4 hari yang lalu 13

Jakarta, CNBC Indonesia - Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Amsakar Achmad memastikan bahwa pelayanan izin investasi di Batam kian mudah.

Dirinya mengatakan bahwa pelayanan perizinan dan non-perizinan nan selama ini kudu penanammodal urus ke Kementerian/Lembaga, sekarang bisa langsung di Batam.

"Kemudahan investasi lain, dalam perihal izin ditunjukkan Amsakar di 16 sektor, sebanyak 1.416, dimana jenis pelayanan perizinan dan non-perizinan nan selama ini diurus ke Kementerian/Lembaga (K/L), sekarang cukup selesai diurus di Batam," kata Amsakar kepada CNBC Indonesia, Jumat (17/7/2026).

"Nah, ini nan kami sebut dengan support dari Pemerintah Pusat terhadap Batam ini luar biasa," lanjutnya.

Amsakar pun membeberkan bahwa nilai investasi di Batam melonjak 72,38% pada 2025 dibandingkan dengan 2024. Pencapaian tersebut disebut Kepala Badan Pengusaha (BP) Batam Amsakar Achmad buah dari 'hadiah; izin dari Presiden RI Prabowo Subianto, salah satunya patokan PP No.47 Tahun 2025.

"Untuk nomor investasi, ya pertumbuhannya juga sangat signifikan. 2024, realisasi investasi kita Rp25,46 triliun, 2025 itu menjadi Rp44,01 triliun, tumbuh 72,83%. Kalau dilihat dari sasaran 2025, itu nomor kita Rp36,9 triliun, realisasi kita Rp44,01 triliun," katanya kepada CNBC Indonesia, Jumat (17/7/2026).

Lainnya adalah Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2025. Kemudian PP No.25 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan area perdagangan bebas dan PP No.28 tahun 2025 tentang perizinan berupaya berbasis resiko.

"Jadi, saya lihat sekarang ada tiga bidang, tiga kategori perizinan. Itu namanya pelayanan dasar, perizinan berusaha, dan perizinan berupaya untuk menunjang aktivitas usaha," ucapnya.

Dirinya pun berujar mendapatkan pengarahan Presiden agar melakukan simplifikasi kemudahan pada pelayanan perizinan, maka dirinya beserta jajarannya pun membenahi semua soal perizinan investasi di Batam.

"Dulu untuk mengurus amdal, itu butuh 6 bulan sampai 2 tahun, tapi sekarang dalam hitungan 38 hari itu sudah selesai. PKKPRL untuk wilayah laut, itu dalam hitungan 2 bulan sudah selesai.

"Saya kira ini nan memberikan daya ungkit terhadap perkembangan investasi nan terjadi akhir-akhir ini," sambungnya.

Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2025 dinilai Kepala Badan Pengusaha (BP) Batam Amsakar Achmad turut menjadi kunci derasnya aliran investasi ke Batam.

Aturan tersebut mengatur ekspansi wilayah kerja Batam dari 8 pulau seluas 71.500 hektare menjadi 22 pulau dengan total 152 ribu hektare.

Perluasan ini dinilai sebagai fondasi krusial untuk mendorong integrasi aktivitas perdagangan, industri, dan kepelabuhanan serta penguatan kewenangan perizinan melalui izin terbaru diharapkan bisa mempercepat realisasi investasi dan mendorong Batam sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional.

(wia)

Add