Jaga Ketahanan Energi, RI Punya Segudang PR Besar

Jakarta, CNBC Indonesia - Kondisi geopolitik telah mengubah peta arus perdagangan global. Konflik, sanksi, dan kekhawatiran bakal keamanan dapat dengan sigap memengaruhi akses ke energi, mineral kritis, peralatan, serta pasokan industri utama.

Kondisi tersebut membikin rantai pasok menjadi semakin terfragmentasi. Bahkan banyak pihak mengejar diversifikasi pemasok hingga sistem persediaan untuk menjaga ketahanan.

Berbagai gejolak nan terjadi di sektor daya tersebut tentunya juga turut berpengaruh pada bumi usaha, khususnya para pelaku industri.

Presiden Direktur Bank DBS Indonesia, Lim Chu Chong apalagi menyebut permintaan listrik diproyeksi bakal meningkat enam kali lipat, dari sekitar 300 terawatt menjadi lebih dari 1.800 terawatt pada 2060.

Menurut dia, untuk memenuhi permintaan di masa mendatang, dibutuhkan investasi skala besar. Termasuk 47.700 kilometer prasarana transmisi baru, kapabilitas penyimpanan daya sebesar 10 gigawatt, dan investasi sektor ketenagalistrikan berbobot sekitar US$ 169 miliar.

"Meski mempunyai potensi daya terbarukan, 81% daya Indonesia tetap berjuntai pada bahan bakar fosil. Ini menyoroti sungguh sulitnya menyeimbangkan antara pertumbuhan, keterjangkauan, keandalan, dan dekarbonisasi," ungkap dia dalam CNBC Indonesia Coffee Morning "Managing Cost to Supply: Challenging Era for Energy, Resources, and Infrastructure Companies", Kamis (23/7/2026).

Tantangan Perusahaan Energi

Saat ini perusahaan daya di Indonesia dihadapkan pada tiga tantangan utama, ialah ketahanan pasokan, kesiapan investasi, dan pembangunan infrastruktur.

Menurut Chu Chong, perusahaan-perusahaan nan sukses menghadapi tekanan saat ini bukan selalu nan mempunyai biaya terendah, melainkan nan bisa membangun ketahanan operasional, energi, dan investasi sejak dini.

Ia menilai terdapat "resilience gap" nan semakin lebar antara perusahaan nan proaktif membangun ketahanan dengan perusahaan nan tetap berkarakter reaktif terhadap perubahan pasar.

Dia juga menjelaskan bahwa kondisi geopolitik tengah mengubah peta arus perdagangan global. Konflik, sanksi, dan kekhawatiran bakal keamanan dapat dengan sigap memengaruhi akses ke energi, mineral kritis, peralatan, serta pasokan industri utama.

Tantangan lainnya ialah permodalan nan terjadi lantaran volatilitas komoditas mengubah perencanaan dan keputusan investasi.

"Harga energi, bahan baku, biaya pengiriman, hingga pergerakan nilai tukar mata duit dapat berubah sangat cepat, apalagi lebih sigap dari siklus penganggaran tradisional. Hal ini menciptakan ketidakpastian di seluruh operasional dan proyek modal," tutur Chu Chong.

Tak hanya itu, agenda transisi daya juga turut mengubah struktur pembiayaan sektor pertambangan. Ini terjadi lantaran agenda tersebut melahirkan peraturan baru, kebijakan karbon, teknologi, hingga dinamika ekonomi bahan bakar.

Sementara mengenai infrastruktur, ungkap Chu Chong, rantai pasok menjadi semakin terfragmentasi. Beberapa perusahaan saat ini mengejar diversifikasi pemasok hingga sistem persediaan untuk menjaga ketahanan.

"Tantangannya sekarang adalah memobilisasi modal dan mengamankan pasokan untuk mengubah kesempatan tersebut menjadi pertumbuhan nan berkelanjutan," tegas Chu Chong.

Penguatan Rantai Pasok Energi

Dari sisi regulator, Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno membeberkan bahwa rantai suplai bahan bakar minyak (BBM) saat ini tetap dibayangi kendala. Hal ini mengingat bentrok geopolitik nan tetap memanas.

Apalagi sekarang, produksi BBM Indonesia tetap berjuntai pada pasokan luar negeri. Eddy memetakan beberapa kerentanan sektor daya Indonesia di tengah ketidakpastian situasi di Timur Tengah. Dia menyebut gangguan pada jalur pengedaran dunia berakibat juga pada kesiapan stok BBM untuk kebutuhan masyarakat dan industri nasional.

"Kemudian nan terakhir adalah disrupsi energy, disrupsi supply chain nan kita rasakan hari ini. Akibat adanya dinamika geopolitik di Timur Tengah," katanya dalam kesempatan nan sama.

Menurutnya, saat ini Indonesia mengimpor sekitar 20% kebutuhan minyak mentah dari Timur Tengah, namun ketergantungan terbesar terletak pada produk BBM. Dia mencatat sebanyak 70% pasokan BBM nasional didatangkan dari Singapura dan Malaysia, sehingga hambatan nan terjadi pada negara pemasok tersebut berkapak langsung pada kesiapan stok dalam negeri.

"Artinya apa? Ketika Singapura dan Malaysia terkendala untuk membeli krudnya dari Timur Tengah, tentu kita juga terkendala untuk menerima supply dari BBM kita," imbuhnya.

Volume kebutuhan BBM di Tanah Air tergolong sangat tinggi dengan permintaan Pertalite mencapai 33-34 juta kiloliter (kl) per tahun. Sementara itu, kebutuhan Solar berada di kisaran 19 juta kl per tahun, meskipun volumenya mulai terbantu oleh penerapan campuran bahan bakar nabati.

"Hari ini Pertalite kita kurang lebih 33-34 juta kl. Kemudian juga solar kita kurang lebih kebutuhannya 19 juta kl dan itu besar sekali," tambahnya.

Menurutnya, ketimpangan antara kapabilitas produksi dan konsumsi harian menjadi pemicu utama tekanan pada kesiapan BBM dalam negeri. Indonesia saat ini hanya bisa memproduksi minyak sekitar 600 ribu barel per hari (bph), padahal kebutuhan total untuk menggerakkan mobilitas ekonomi mencapai 1,6 juta bph.

Menjaga Tata Kelola Migas

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas (ASPERMIGAS) Elan Biantoro mengatakan bahwa tata kelola nan menjadi kunci pengelolaan migas di Indonesia tetap menjadi pekerjaan rumah (PR) bersama.

"Oleh lantaran itu, izin menjadi esensial dari tata kelola. Setelah itu, produk turunan dari izin tersebut bisa dikeluarkan dalam corak kebijakan-kebijakan alias policy. Policy inilah tadi nan juga disampaikan bahwa konsistensi terhadap policy menjadi penting, tidak berubah-ubah," ungkap Elan.

Menurutnya, perihal tersebut jadi krusial agar pengelolaan sumber daya alam, khususnya minyak dan gas, nan selama ini tetap menjadi tulang punggung energy supply di Indonesia tidak naik dan turun.

Di sisi lain, Waketum Bidang Hubungan Antar-Lembaga Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia, Didik Prasetiyono juga berambisi adanya tata kelola dan izin nan pasti. Pasalnya saat ada muncul ketidakpastian, perihal itulah nan tidak bisa dihitung oleh pengusaha.

Padahal menurutnya, untuk menciptakan investasi nan baik butuh kepastian serta kerjasama antar-lembaga.

"Kita sedang membangun ekosistem dan daya saing. Untuk mendukung daya saing Indonesia kudu bisa kompetitif, seperti kembang nan kudu agar kumbang-kumbang datangi ke sini," jelas Didik.

Sementara itu, Wakil Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Taufik Aditiyawarman menjelaskan bahwa kerjasama menjadi kata kunci dalam menjaga ketahanan daya nasional. Sebagai perusahaan nan bekerja menyediakan energi, baik fosil maupun biofuel, hingga ke seluruh pelosok negeri, tantangan utama nan dihadapi berada pada aspek pengedaran dan infrastruktur.

"Karena itu, ruang kerjasama dengan beragam pihak tetap terbuka untuk mendukung penguatan prasarana dan pengedaran daya nasional, sehingga kesiapan energi, baik di Jawa maupun di luar Jawa, dapat terus terjaga," ujar Taufik.

Menurutnya, ketahanan daya tidak hanya berangkaian dengan kesiapan pasokan, tetapi juga efisiensi dan kemampuannya memberikan akibat berganda bagi perekonomian. Di tengah beragam tantangan global, Pertamina Patra Niaga berkomitmen untuk terus menjaga pasokan daya dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Bank DBS Indonesia Dampingi Nasabah Menavigasi Perubahan dan Menangkap Peluang

Bank DBS Indonesia berkomitmen untuk menjadi mitra tepercaya bagi pengguna dalam menavigasi beragam tantangan sekaligus menangkap kesempatan pertumbuhan. Komitmen ini diwujudkan melalui pemahaman nan mendalam terhadap karakter upaya dan kebutuhan tiap nasabah, hingga membagikan insights nan relevan dari para pakar, salah satunya melalui obrolan pada CNBC Coffee Morning.

Dengan pendekatan ini, Bank DBS Indonesia mau memastikan setiap pengguna mempunyai akses terhadap perspektif terkini, hubungan strategis, dan solusi nan dibutuhkan untuk mengambil keputusan upaya secara lebih percaya diri di tengah lanskap ekonomi nan terus berubah.

(rah/rah) [Gambas:Video CNBC]