Jaga Segitiga Terumbu Karang, Tim Eropa Tinjau Proyek Ekonomi Biru di Sulut

Kunjungan kerja Tim Eropa ke letak program “Marine Biodiversity and Support of Coastal Fisheries in the Coral Triangle”(Dok.Istimewa)

TIM Eropa nan terdiri dari para duta besar serta pejabat tinggi kedutaan besar negara-negara Eropa melakukan kunjungan kerja ke  letak program “Marine Biodiversity and Support of Coastal Fisheries in the Coral Triangle” (Dukungan terhadap Keaneka ragaman Laut dan Perikanan Pesisir di Segitiga Terumbu Karang). 

Delegasi nan datang meliputi perwakilan dari Belanda, Austria, Prancis, Spanyol, Bulgaria, Lithuania, Belgia, Portugal, Republik Ceko, Irlandia, Denmark, Finlandia, serta Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia. Kunjungan ini bermaksud meninjau langsung akibat nyata dari kerjasama dunia dalam menjaga kelestarian ekosistem laut dan memperkuat perekonomian pesisir. 

Program ini merupakan hasil kerja sama dengan Kementerian Kehutanan (Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem) nan dilaksanakan di Sulawesi Utara dan Maluku Utara. Pendanaannya didukung Uni Eropa melalui Bank Pembangunan Jerman KfW dan bekerja-sama dengan Wildlife Conservation Society (WCS) Indonesia Program. 

Proyek ini dibangun berasas program terpisah namun saling melengkapi nan didanai oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Aksi Iklim, Konservasi Alam, dan Keselamatan Nuklir Federasi Jerman (BMUKN), nan mencakup wilayah Sulawesi Utara, Aceh, dan Nusa Tenggara Barat. Sinergi ini mencerminkan tindakan berbareng antara Uni Eropa dan negara anggotanya dalam berkontribusi pada konservasi keanekaragaman hayati serta ekonomi biru nan berkepanjangan di Indonesia. 

Meninjau Jantung Keanekaragaman Hayati Dunia 
Indonesia berada di jantung Segitiga Terumbu Karang (Coral Triangle), nan menjadi pusat keanekaragaman hayati laut dunia. Sulawesi Utara, khususnya area Minahasa Utara, dipilih sebagai salah satu lanskap kunci lantaran menyimpan ekosistem krusial berupa terumbu karang, padang lamun, dan rimba mangrove. Selain berfaedah sebagai area penyangga bagi Taman Nasional Bunaken, wilayah ini juga menopang ketahanan pangan serta penghidupan ribuan dok Tim delegasi Uni eropa UnTUk indonesia masyarakat pesisir. 

Dalam kunjungan tersebut, Tim Eropa berbareng Pemerintah Indonesia meninjau area konservasi laut dan berbincang langsung dengan golongan masyarakat dari enam desa, ialah Desa Gangga Dua, Bahoi, Lihunu, Tarabitan, Bulutui, dan GaloGalo. Melalui pertemuan ini, para delegasi dapat memandang langsung capaian kerjasama antara pemerintah, mitra internasional, dan masyarakat lokal. 

“Indonesia mempunyai peran krusial bagi bumi lantaran menjadi rumah bagi salah satu ekosistem laut terkaya nan dimiliki bumi ini. Lewat strategi Global Gateway, Uni Eropa turut mendukung upaya pemulihan terumbu karang, penguatan sektor perikanan, dan pembuatan kesempatan ekonomi bagi masyarakat pesisir, termasuk di Minahasa Utara. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa menjaga kelestarian alam dapat melangkah beriringan dengan pembuatan lapangan kerja dan pertumbuhan nan berkelanjutan,” ujar Bapak Denis Chaibi, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia. 

Sejak 2019, terdapat dua program nan didukung oleh Uni Eropa dan BMUKN Jerman nan dikelola oleh WCS Indonesia di bawah pengawasan KfW. Kedua program ini bermaksud untuk memperkuat pengelolaan area konservasi perairan (KKP), tata kelola perikanan berkelanjutan, dan penghidupan masyarakat pesisir di Sulawesi Utara dan Maluku Utara. Lebih jauh lagi, program ini memperluas cakupan kerjanya ke perlindungan ekosistem laut dan perikanan pesisir nan kritis di Indonesia, Filipina, dan area Segitiga Terumbu Karang nan lebih luas. 

Apresiasi tinggi juga datang dari Pemerintah Pusat. Mewakili Direktur Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem (KSDAE), Sekretaris Direktorat Jenderal KSDAE, Nandang Prihadi menyatakan dukungannya terhadap sinergi ini. 

“Kami mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, Uni Eropa, KfW German Development Bank, WCS, serta seluruh mitra nan telah berkontribusi dalam penyelenggaraan aktivitas ini. Kami berambisi kunjungan lapangan ini menjadi momentum untuk memperkuat kerja sama internasional sekaligus memperlihatkan praktik-praktik terbaik pengelolaan area konservasi dan pemberdayaan masyarakat di Sulawesi Utara,” kata Nandang Prihadi. 

Kemajuan dan Dampak Nyata bagi Masyarakat 
Program ini telah memberikan akibat positif nan signifikan pada aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial. Manfaatnya tidak hanya dirasakan di Sulawesi Utara dan Maluku Utara, tetapi juga meluas hingga ke Nusa Tenggara Barat dan Aceh. 

Berikut adalah sejumlah capaian krusial nan sukses diraih: Pelestarian Ekosistem Laut: Program ini sukses mendukung pembentukan dan penguatan pengelolaan 21 area konservasi perairan seluas 1.631.572 hektar di empat wilayah tersebut. Di dalamnya mencakup perlindungan terhadap 16.613 hektar terumbu karang, 14.318 hektar mangrove, dan 10.582 hektar padang lamun nan didukung oleh Uni Eropa. 

Perikanan Berkelanjutan & Ketahanan Pangan: Empat area pengelolaan perikanan berbasis ekosistem sekarang sukses menjaga kesehatan stok 27 jenis ikan utama, seperti kakap, kerapu, dan ikan pelagis kecil. Di Desa Gangga Dua, kebijakan penutupan musiman perikanan skema nan disepakati berbareng terbukti mendongkrak pendapatan nelayan secara drastis, dari kisaran Rp20 juta menjadi Rp48 juta per musim. 

Pemberdayaan Ekonomi Pesisir: Sebanyak 29 golongan pengawas masyarakat (Pokmaswas) dan 19 organisasi pesisir sekarang aktif dalam upaya berbasis konservasi. Salah satunya adalah Poklahsar Kalkop di Desa Bulutui nan memproduksi olahan hasil laut seperti bakso ikan dan keripik pisang, sehingga bisa meningkatkan kemandirian ekonomi wanita pesisir. 

Ekowisata Berbasis Masyarakat: Sektor pariwisata alam berkembang pesat lewat Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di Desa Bahoi dan Lihunu nan mengembangkan aktivitas snorkeling, homestay, dan jasa pemandu wisata. Berkat upaya ini, Desa Lihunu sukses dinobatkan sebagai salah satu dari 500 Desa Wisata Terbaik (ADWI) oleh Kementerian Pariwisata pada April 2024. 

Tata Kelola & Pembiayaan Berkelanjutan: Pemerintah Provinsi telah berkomitmen mengembangkan skema pembiayaan berbasis keahlian (BLUD). Langkah ini diambil untuk mendanai pengelolaan area konservasi dan perikanan secara mandiri, sekaligus mengurangi ketergantungan pada pendanaan jangka pendek. Secara keseluruhan, inisiatif ini telah menjangkau 5.752 penerima faedah langsung serta sekitar 24.542 penerima faedah tidak langsung di Sulawesi Utara dan Maluku Utara melalui peningkatan kapasitas, penguatan kelembagaan, dan pengembangan mata pencaharian nan berkelanjutan. (E-2)