Jakarta Bakal Terbitkan Surat Utang di Juni 2027, Bidik Dana Rp3,5 T

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menjadwalkan publikasi Obligasi Daerah namalain municipal bonds senilai Rp3,5 triliun pada Juni 2027.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, publikasi surat utang pemda ini dijadwalkan bertepatan dengan peringatan lima abad Kota Jakarta.

Menurutnya, instrumen pembiayaan ini bakal menjadi salah satu pengganti pendanaan untuk mempercepat pembangunan prasarana dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Pramono menegaskan, rencana publikasi Obligasi Daerah telah diusulkan dalam Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027 sebagai salah satu strategi memperkuat pembiayaan pembangunan daerah.

"Rencana publikasi Obligasi Daerah ini telah diusulkan dalam KUA-PPAS APBD Tahun 2027. Obligasi tersebut bakal menjadi salah satu pengganti pembiayaan pembangunan wilayah untuk mendukung beragam proyek pelayanan publik," kata Pramono melalui siaran pers, dikutip Rabu (22/7/2026).

Obligasi Daerah rencananya mempunyai tenor maksimal tujuh tahun. Besaran kupon bakal ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi dan dinamika pasar finansial saat publikasi sehingga pembiayaan tetap efisien dan kompetitif.

Dana hasil publikasi Obligasi Daerah bakal difokuskan untuk pembangunan LRT Fase 1C Manggarai-Dukuh Atas, rumah sakit umum wilayah (RSUD), unit sekolah baru, embung dan polder untuk pengendalian banjir, serta rumah susun.

Dalam prosesnya, Pemprov DKI Jakarta telah mengusulkan permohonan support pada 12 Juni 2026 mengenai publikasi municipal bonds ini ke pemerintah pusat.

Permohonan support kemudian ditindaklanjuti dengan surat support dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 10 Juli 2026. Proses tersebut juga mendapat pendampingan dari beragam kementerian dan lembaga.

Pemprov DKI Jakarta juga telah menyelenggarakan aktivitas Capacity Building mengenai creative financing pada 20-21 Juli 2026. Kegiatan tersebut didukung DPRD Provinsi DKI Jakarta, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), World Bank, UNDP, serta sejumlah mitra pembangunan untuk memperkuat kesiapan seluruh pemangku kepentingan dalam proses publikasi Obligasi Daerah.

"Melalui capacity building ini, kami mau memastikan seluruh proses persiapan melangkah dengan matang sehingga publikasi Obligasi Daerah menjadi instrumen pembiayaan nan kredibel, akuntabel, serta bisa mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Jakarta," tegas Pramono.

(arj/arj)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]