Dokumen Bocor, Israel Ketahuan Tandai 150 LSM Pro-Palestina

1 jam yang lalu 4

Jakarta, CNBC Indonesia - Sebuah arsip internal pemerintah Israel nan diperoleh Al Jazeera mengungkap praktik pemantauan terhadap lebih dari 150 organisasi kebaikan dan kemanusiaan internasional pada 2013. Sejumlah lembaga apalagi diberi penanda unik lantaran dinilai kritis terhadap Israel alias mempunyai keterkaitan dengan aktivitas Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS) nan mendukung perjuangan Palestina.

Dalam arsip tersebut, Oxfam menjadi salah satu organisasi nan disorot dengan keterangan "aktif dalam upaya BDS global". Namun, Oxfam membantah tuduhan tersebut.

"Komentar-komentar itu tampaknya mencerminkan tuduhan dan interpretasi, bukan penilaian objektif terhadap pekerjaan kami," kata ahli bicara Oxfam kepada Al Jazeera, dikutip Rabu (22/7/2026).

Oxfam juga menegaskan tidak mendukung maupun mempromosikan aktivitas BDS, sembari menekankan bahwa organisasinya tetap berpegang pada norma internasional dan berpandangan bahwa pemukiman Israel melanggar norma humaniter internasional.

Dokumen nan diakses melalui situs kementerian Israel itu memuat info dasar beragam organisasi, mulai dari nama direktur, alamat, nomor telepon, email hingga bagian kerja. Namun pada kolom komentar, sedikitnya 15 organisasi diberi label seperti "kritikus Israel", "terlibat dalam kampanye anti-Israel", hingga "sangat terlibat dalam BDS". Di antaranya adalah Defence for Children International, Premiere Urgence Internationale, dan Mundubat dari Spanyol.

Banyak catatan dalam arsip tersebut mengutip info dari NGO Monitor, organisasi berbasis di Israel nan menyebut dirinya sebagai lembaga riset nonpartisan. Namun, Mayssoun Sukarieh, pengajar senior Departemen Pembangunan Internasional King's College London, menilai NGO Monitor merupakan organisasi sayap kanan nan secara unik memantau kelompok-kelompok pro-Palestina.

Menurut Sukarieh, waktu penyusunan arsip pada Oktober 2013 bukanlah kebetulan. Saat itu aktivitas BDS mulai mendapat perhatian internasional, ditandai dengan sejumlah tindakan boikot terhadap Israel, termasuk keputusan fisikawan Stephen Hawking membatalkan kehadirannya dalam sebuah konvensi di Israel.

"Israel mulai merasakan akibat BDS, dan kementerian berupaya memetakan beragam aspek organisasi-organisasi tersebut. Mungkin info ini dikumpulkan sebagai persiapan menuju undang-undang nan kemudian diberlakukan pada 2017," katanya.

Direktur European Legal Support Center, Giovanni Fassina, menilai daftar tersebut menjadi bukti awal strategi Israel dalam menghadapi aktivitas BDS. Menurutnya, sejak 2011 Israel telah mempunyai undang-undang nan menjatuhkan hukuman terhadap perseorangan alias organisasi nan menyerukan boikot ekonomi, budaya, maupun akademik terhadap Israel dan permukiman di Tepi Barat.

"Ini bukan strategi baru. Mereka telah melakukan perihal ini sejak 2013. Dokumen ini menunjukkan awal dari proses tersebut," ujarnya.

Selain Oxfam, arsip itu juga mencantumkan sejumlah organisasi internasional lain seperti Norwegian Refugee Council, Medical Aid for Palestinians, World Vision International, Medico International, DanChurchAid, Diakonia, hingga Palestine Solidarity Association Swedia. Beberapa di antaranya diberi catatan lantaran dianggap aktif mendorong kampanye BDS alias mengkritik kebijakan Israel di wilayah pendudukan.

Riad Othman dari Medico International mengatakan organisasinya tidak mendukung maupun menyerukan boikot terhadap Israel. Namun, dia menegaskan pihaknya memihak kewenangan perseorangan dan golongan untuk menyuarakan seruan boikot.

"Dokumen ini menunjukkan reaksi nan berlebihan dari pihak Israel," katanya.

Menurut para pengamat, arsip tersebut memperlihatkan gimana pemerintah Israel telah lama memantau organisasi kemanusiaan dan jaringan masyarakat sipil nan dinilai mendukung perjuangan Palestina, jauh sebelum kebijakan resmi terhadap pendukung BDS diberlakukan pada 2017.

(luc/luc)

Add