Kapolri Safari ke Mabes TNI dan Kejagung, Pengamat: Langkah Redam Friksi Lembaga

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo (kiri) melangkah berbareng Jaksa Agung ST Burhanuddin (kanan) usai memberikan keterangan pada pertemuan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (13/7/2026).(ANTARA/FAKHRI HERMANSYAH)

ANALIS politik senior sekaligus Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), Boni Hargens, menilai safari Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo ke Panglima TNI dan Kejaksaan Agung (Kejagung) merupakan langkah strategis untuk meredam potensi gesekan antarinstitusi norma dan keamanan pasca-penetapan mantan Jampidsus Febrie Adriansyah sebagai tersangka korupsi.

Boni menilai kunjungan tersebut bukan sekadar agenda seremonial biasa. Menurutnya, langkah proaktif Listyo mempunyai berat politik nan sangat kuat dalam menjaga stabilitas nasional di atas kepentingan sektoral.

"Dalam kondisi ketika relasi antarlembaga sedang mendapat sorotan publik, pernyataan Kapolri mempunyai berat politis nan signifikan sekaligus menjadi upaya penyeimbangan narasi di ruang publik," ujar Boni melalui keterangannya, Selasa (14/7/2026).

Dalam kunjungannya, Listyo menegaskan silaturahmi ke Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Jaksa Agung ST Burhanuddin merupakan tindak lanjut langsung dari pengarahan Presiden Prabowo Subianto. Kepala Negara menginstruksikan agar seluruh pilar keamanan dan norma tetap solid demi mengawal program pemerintah.

Boni menilai, Listyo sukses menerjemahkan mandat politik tersebut melampaui kepatuhan prosedural. Langkah Listyo mendatangi kedua lembaga di tengah tensi norma nan meninggi mencerminkan kepemimpinan nan visioner.

"Mengutamakan stabilitas nasional di atas kepentingan sektoral menjadi inti dari gestur politik Kapolri nan oleh karenanya publik patut memberikan apresiasi nan luar biasa," ujarnya.

Seperti diketahui, suhu hubungan antarlembaga sempat memanas setelah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri mengusut kasus dugaan tindak pidana pencucian duit (TPPU) nan menjerat mantan Jampidsus Febrie Adriansyah.

Boni menyebut peristiwa ini merefleksikan kompleksitas tata kelola antarlembaga di Indonesia, di mana pemisah kewenangan sering menjadi titik rawan gesekan dalam penanganan kasus korupsi skala besar. Namun, dia mengingatkan bahwa norma kudu tetap tegak tanpa mengorbankan komunikasi lintas sektoral.

"Di satu sisi, penegakan norma kudu melangkah tanpa pandang bulu. Di sisi lain, koordinasi dan komunikasi antarlembaga tetap menjadi kebutuhan nan tidak dapat diabaikan demi menjaga kohesi sistem pemerintahan secara keseluruhan," kata Boni. (H-2)