KDKMP Ditarget Ciptakan Ratusan Ribu Lapangan Kerja Baru

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.(Dok.Istimewa)

PROGRAM Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) bukan hanya dirancang sebagai prasarana pengedaran support pemerintah, melainkan juga menjadi mesin pembuatan lapangan kerja massal di tingkat desa. Dengan sasaran 80 ribu koperasi, program ini berpotensi menyerap nyaris separuh juta tenaga kerja baru.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memaparkan potensi besar KDKMP dalam menciptakan lapangan kerja di desa. Pernyataan itu disampaikan saat memberikan keterangan kepada awak media usai menghadiri aktivitas Seminar Nasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Makassar, Selasa (4/8).

"Koperasi ini dibangun besar-besaran agar bisa menyerap tenaga kerja di desa. Kalau satu koperasi ada enam alias tujuh orang saja, tujuh orang dikali 80 ribu desa sudah nyaris separuh juta orang bisa bekerja," ujarnya.

Zulhas menambahkan bahwa program tematik juga bakal dikembangkan untuk desa-desa, termasuk budidaya ikan secara tematik. "Karena kita sudah swasembada karbohidrat, beras sudah. Sekarang kita bakal masuk ke protein ikan. Jadi kelak setiap desa nan punya lahan bakal dibangun budidaya ikan secara tematik. Itu juga bisa menyerap tenaga kerja," tambahnya.

Menurutnya, program ini menjadi solusi bagi kesulitan lulusan SMA maupun perguruan tinggi dalam mendapatkan pekerjaan. "Intinya kita mau membangun pemberdayaan ekonomi desa, sekaligus menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya," tegasnya.

MENJADI OFFTAKER
Selain menyerap tenaga kerja, KDKMP juga dirancang sebagai offtaker alias pembeli hasil produksi petani dan nelayan untuk melindungi mereka dari perubahan nilai pasar.

"Kalau petani nilai gabahnya hanya Rp5.000, sementara pemerintah menetapkan Rp6.500, koperasi nan membeli. Itu kan menolong petani," kata Zulhas.

"Begitu juga nelayan. Kalau ikan hasil melaut dibeli murah oleh tengkulak, kelak jika sudah ada koperasi, ikannya disimpan di cold storage, disediakan pabrik es sehingga bisa disimpan dulu. Lalu ikan itu dijual ke SPPG," serunya.

Bukan hanya itu, pemerintah bakal melibatkan pemerintah desa untuk melakukan verifikasi penerima support sehingga penyalurannya berbasis nama dan alamat penerima.

"Kalau desa nan mengurus, bisa dicek apakah penerimanya betul-betul nan berhak. Lama-lama semuanya berbasis by name by address sehingga support lebih tepat sasaran," ujarnya.

Termasuk operasi juga bakal menyediakan beragam jasa keuangan, seperti pembayaran listrik melalui BRILink maupun BNILink. Dari setiap transaksi tersebut, koperasi bakal memperoleh pendapatan berupa biaya jasa nan dapat menjadi sumber pemasukan bagi desa.

"Desa nantinya mempunyai akses langsung ke jasa finansial dan perbankan. Jadi masyarakat tidak perlu jauh-jauh lagi," tutupnya. (E-2)