Keberhasilan DSI bukan dari Nilai Transaksi, tapi Efek Fiskal

ilustrasi(Antara)

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Rizal Taufikurrahman, menilai PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) mempunyai potensi besar dalam memperkuat ekonomi nasional. Namun, dia menekankan bahwa ukuran keberhasilan lembaga ini tidak boleh hanya diukur dari nilai transaksi nan diawasi.

Menurut Rizal, parameter kesuksesan nan jauh lebih krusial adalah keahlian DSI dalam menutup celah kebocoran penerimaan negara. Hal ini mencakup penanganan praktik under-invoicing, transfer pricing, hingga deviasi nilai ekspor nan selama ini merugikan negara.

“Jika itu efektif, pedoman pajak, PNBP, royalti, dan devisa hasil ekspor nan masuk ke dalam negeri bakal meningkat. Jadi pengaruh fiskalnya berasal dari perbaikan governance dan kepatuhan, bukan semata dari aktivitas perdagangan nan lebih besar,” ujar Rizal saat dihubungi, Selasa (25/8).

Dukungan terhadap Stabilitas Rupiah

Dari perspektif ekonomi makro, Rizal memandang PT DSI berkesempatan besar memperkuat suplai kurs asing (valas) di pasar domestik. Keberadaan DSI diharapkan bisa memastikan Devisa Hasil Ekspor (DHE) tercatat dengan jeli dan direpatriasi ke sistem finansial nasional.

“Semakin besar devisa ekspor nan tercatat, direpatriasi, dan memperkuat di sistem finansial nasional, semakin kuat dukungannya terhadap Rupiah dan stabilitas eksternal,” jelasnya.

Kendati demikian, dia memberikan catatan bahwa akibat signifikan tersebut hanya bakal tercipta jika DSI terintegrasi secara penuh dengan kebijakan DHE, sistem perpajakan, bea cukai, serta pengawasan transaksi lintas negara nan ketat.

Risiko Birokrasi dan Daya Saing

Di sisi lain, Rizal mengingatkan pemerintah agar kehadiran PT DSI tidak menjadi beban baru bagi para pelaku usaha. Ia mewanti-wanti agar lembaga ini tidak menjelma menjadi layer birokrasi tambahan nan justru meningkatkan biaya ekspor.

Fokus utama DSI, lanjutnya, kudu tetap pada transparansi harga, integrasi data, dan penegakan patokan (enforcement) tanpa mengorbankan efisiensi.

“Kalau governance-nya kuat, DSI bisa menjadi instrumen krusial untuk memperkuat penerimaan negara sekaligus ketahanan eksternal. Tetapi jika implementasinya tidak efisien, faedah devisa nan diperoleh bisa tergerus oleh penurunan daya saing eksportir,” pungkas Rizal. (E-3)