Kemendagri Terus Perkuat Pengawasan dan Transparansi Tata Kelola Pemerintahan

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) menegaskan komitmennya dalam memperkuat pengawasan, transparansi, serta koordinasi penyelenggaraan program kerja. Langkah strategis ini diwujudkan melalui Rapat Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Triwulan II serta Persiapan Triwulan III Tahun Anggaran 2026 nan berjalan selama dua hari di Bogor ialah 19 - 20 Juli 2026.

Agenda rapat koordinasi dan pertimbangan berkala ini digelar sebagai corak pengendalian internal menyeluruh. Fokus utamanya adalah memastikan seluruh sasaran strategis kementerian di bagian politik dan pemerintahan umum dapat terealisasi secara akuntabel, efektif, serta tepat sasaran.

Melalui pengawasan ketat dan pemantauan keahlian nan berkelanjutan, Ditjen Polpum berupaya menjaga agar setiap program kerja terkoordinasi dengan baik dan melangkah sesuai prinsip tata kelola pemerintahan nan bersih dan transparan. Sekretaris Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Andi Baso Indra Paharuddin menekankan bahwa proses pertimbangan ini merupakan instrumen krusial untuk menjaga arah kebijakan dan kualitas penyelenggaraan anggaran di lingkungan kementerian.

Baca juga: Pimpin Gerakan ASRI di Banyuwangi, Safrizal Ajak Masyarakat Bangun Budaya Kebersihan

"Evaluasi berkala ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan instrumen pengendalian keahlian nan sangat krusial. Melalui pemantauan ini, kami berkomitmen untuk mempercepat penyerapan anggaran secara transparan dan akuntabel, sekaligus memperkuat koordinasi dan sinergi tata kelola pemerintahan umum di seluruh wilayah Indonesia," ujarnya dikutip Kamis (23/7/2026).

Langkah pertimbangan serta perencanaan matang menuju Triwulan III 2026 ini diharapkan dapat makin memperkokoh sinergi internal dan memperluas akibat positif keahlian Kemendagri dalam pelayanan serta pengawalan aspek politik dan pemerintahan umum di Tanah Air.

(rca)