Kementrans Raih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK, Mentrans: Uang Rakyat Harus Dikelola dengan Benar dan Bermanfaat

Ilustrasi(Dok Istimewa)

DALAM setahun sejak berdirinya, Laporan Keuangan Kementerian Transmigrasi Tahun Anggaran 2025 dinilai sebagai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Ini opini audit tertinggi, nan berfaedah laporan finansial Kementrans  disajikan secara wajar dan bebas dari kesalahan material, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). 

Opini WTP tersebut diterima langsung oleh Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara dalam aktivitas Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2025 di Kantor Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Badiklat PKN) BPK RI, Jakarta Selatan, Kamis (16/7).

“Komitmen kami sederhana, tetapi sangat penting: duit rakyat kudu dikelola secara transparan, akuntabel, dan memberikan faedah nyata bagi pembangunan area transmigrasi serta kesejahteraan masyarakat,” tegas Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara, usai menerima LHP dari Pimpinan III BPK RI.

Menteri Iftitah Sulaiman  menegaskan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan injakan untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

“Bagi kami, pemeriksaan bukan semata-mata instrumen pengawasan. Pemeriksaan adalah cermin. Melalui cermin itulah kami dapat memandang dengan lebih bening apa nan telah melangkah baik, apa nan tetap perlu diperbaiki, serta apa nan kudu segera disempurnakan,” ujar Menteri Iftitah.

Menteri Iftitah percaya tata kelola finansial merupakan landasan bagi tercapainya program strategis Transformasi Transmigrasi nan sudah disetujui Presiden.

Pada kesempatan tersebut, Pemeriksaan Keuangan III BPK RI menyerahkan LHP kepada 26 entitas Kementerian dan Lembaga Negara.

“Kami menyimpulkan bahwa 20 entitas kementerian/lembaga dan 6 laporan finansial pengelola pinjaman maupun hibah luar negeri memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian. Kami mengapresiasi capaian ini sebagai hasil kerja keras para Menteri, Kepala Lembaga, beserta seluruh jajarannya,” ujar Pimpinan III BPK RI Prof. Akhsanul Khaq, dalam sambutannya.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf nan mewakili seluruh Kementerian dan Lembaga Negara nan datang menegaskan bahwa akuntabilitas pengelolaan finansial negara kudu bermuara pada faedah nyata bagi masyarakat.

“Apa nan kita lakukan hari ini adalah dalam rangka menjaga akuntabilitas kerja agar menghasilkan akibat nan nyata, lantaran pada dasarnya duit nan kita pergunakan adalah duit rakyat nan kudu kita pertanggungjawabkan,” katanya.(H-2)