Ketika Pendidikan belum Bertemu Karier

(Dok. Pribadi)

SETIAP orang datang ke puskesmas alias rumah sakit dengan angan nan sama, memperoleh pelayanan terbaik. Mereka tidak pernah bertanya siapa nan merawat alias seberapa tinggi pendidikannya. nan mereka rasakan hanya satu hal, apakah mereka dilayani dengan baik.

Indonesia telah menginvestasikan sumber daya nan besar untuk membangun tenaga kesehatan. Kompetensi terus meningkat. Transformasi kesehatan terus berjalan. Namun, keberhasilan pembangunan tidak diukur dari banyaknya program, melainkan dari faedah nan dirasakan masyarakat. Di situlah pertanyaan besarnya bermula.

Paradoksnya sederhana. Pendidikan terus berkembang. Kompetensi terus meningkat. Di sisi lain, jembatan nan menghubungkan pendidikan, karier, dan pelayanan belum sepenuhnya terbangun. Akibatnya, investasi dalam sumber daya manusia belum selalu memberikan faedah bagi masyarakat. Pendidikan menghasilkan kompetensi. Sistemlah nan mengubah kompetensi menjadi pelayanan.

Persoalan itu menjadi semakin krusial ketika Indonesia menata ulang sistem kesehatannya. Rumah sakit bertambah. Layanan primer diperkuat. Teknologi berkembang pesat. Namun, semua perubahan itu hanya bakal berarti jika diikuti tenaga kesehatan nan bisa menjalankan peran baru sesuai dengan kebutuhan zaman.

Profesi perawat memperlihatkan kesenjangan tersebut dengan paling jelas. Dalam dua dasawarsa terakhir, pendidikan keperawatan berkembang pesat. Program magister dan ahli bertambah. Pendidikan ahli mulai hadir. Pendidikan bergerak lebih sigap daripada sistem nan menopangnya.

TATA KELOLA

Persoalannya bukan lagi pendidikan, melainkan ruang bagi kompetensi. Perawat nan menempuh pendidikan lebih tinggi sering kali tetap menjalankan peran nan sama. Kompetensinya bertambah, tetapi kontribusinya tidak banyak berubah. Pendidikan akhirnya berakhir menjadi capaian akademik, bukan penggerak mutu pelayanan. Masalah Indonesia hari ini bukan lagi menghasilkan tenaga kesehatan nan kompeten, melainkan memastikan kompetensi tersebut bekerja untuk masyarakat.

Sementara itu, tantangan kesehatan terus berubah. Penduduk lanjut usia bertambah. Penyakit kronis semakin mendominasi. Teknologi berkembang cepat. Pelayanan primer menjadi tumpuan, sementara wilayah terpencil tetap memerlukan tenaga kesehatan dengan kompetensi dan kewenangan nan memadai. Semua perubahan itu menuntut satu hal: kompetensi kudu diberi ruang untuk berkembang.

Karena itu, persoalannya bukan sekadar kualitas pendidikan alias jenjang jabatan. nan tetap tertinggal adalah tata kelola.

Pendidikan, pengembangan profesi, dan sistem pekerjaan tenaga kesehatan tetap melangkah pada jalur masing-masing. Setiap lembaga menjalankan kewenangan mereka. Namun, belum ada kreasi kebijakan nan menyatukan semuanya dalam satu tujuan: menghadirkan pelayanan kesehatan nan lebih baik. Negara tidak kekurangan tenaga kesehatan. nan tetap kita perlukan adalah sistem nan bisa menghubungkan kompetensi dengan layanan.

Di situlah ukuran keberhasilan transformasi kesehatan sesungguhnya. Rumah sakit dapat bertambah. Layanan primer dapat diperkuat. Tenaga kesehatan dapat terus dipersiapkan. Keberhasilan pembangunan tidak ditentukan banyaknya nan dibangun, tetapi oleh keahlian sistem dalam mengubah kompetensi menjadi pelayanan nan dirasakan masyarakat.

Terbitnya Keputusan Direktur Jenderal SDM Kesehatan Nomor HK.02.02/F/1580/2026 merupakan langkah nan patut diapresiasi. nan menarik, tujuan akhirnya bukan sekadar menata jabatan. nan lebih krusial adalah membangun sistem nan menyatukan pendidikan, kompetensi, praktik profesional, dan pekerjaan dalam satu arah kebijakan.

KERANGKA KARIER KEPERAWATAN NASIONAL

Perubahan kebutuhan kesehatan juga menuntut perubahan dalam langkah tenaga kesehatan bekerja. Salah satu jawabannya adalah advanced practice nursing (APN). Di banyak negara, pendekatan itu digunakan untuk memperluas akses layanan, terutama di wilayah nan kekurangan dokter. Tujuannya bukan menambah gelar alias jabatan, melainkan menghadirkan pelayanan nan lebih cepat, lebih dekat, dan lebih bermutu.

Karena itu, Kerangka Karier Keperawatan Nasional tidak semestinya dipandang sebagai kepentingan satu profesi. Kerangka itu dapat menjadi model integrasi antara pendidikan, kompetensi, sertifikasi, praktik profesional, dan pekerjaan dalam satu sistem. Jika berhasil, pendekatan serupa dapat diterapkan pada pekerjaan kesehatan lainnya.

Investasi dalam pendidikan tenaga kesehatan bukanlah biaya, melainkan modal pembangunan. Nilainya baru terasa ketika kompetensi betul-betul dimanfaatkan dalam pelayanan. Ketika ruang untuk mengembangkan kompetensi tidak tersedia, negara kehilangan sebagian faedah dari investasinya. Investasi terbesar negara bukan hanya membangun rumah sakit, melainkan memastikan pengetahuan nan dipelajari tenaga kesehatan betul-betul sampai kepada pasien.

Indonesia sedang menikmati bingkisan demografi sekaligus menjalankan transformasi kesehatan. Momentum itu terlalu berbobot jika hanya diukur dari jumlah lulusan alias dari bertambahnya akomodasi kesehatan. Ukuran keberhasilannya jauh lebih sederhana: apakah masyarakat merasakan pelayanan nan semakin baik.

Pada akhirnya, masyarakat tidak datang ke puskesmas alias rumah sakit untuk memandang piagam tenaga kesehatan. Mereka datang untuk sembuh, didengar, dan dilayani dengan baik. Keberhasilan pembangunan kesehatan bukan hanya bertambahnya rumah sakit alias lulusan tenaga kesehatan, melainkan juga keahlian negara dalam membangun sistem nan membikin setiap kompetensi betul-betul berfaedah bagi masyarakat. Di situlah pekerjaan rumah terbesar dalam transformasi kesehatan di Indonesia.