Koalisi Pejalan Kaki Desak Renovasi JPO Stasiun UI hingga Pasar Minggu

Pejalan kaki melangkah di jembatan penyeberangan orang (JPO), di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta.(Dok. Antara)

KOALISI Pejalan Kaki mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Pemprov DKI Jakarta) untuk segera melakukan pembaharuan terhadap sejumlah Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), mulai dari area Stasiun Universitas Indonesia (UI) hingga Pasar Minggu. Langkah ini dinilai mendesak lantaran kondisi akomodasi penyeberangan di jalur tersebut memerlukan pembenahan total demi keamanan dan kenyamanan warga.

Ketua Koalisi Pejalan Kaki, Alfred Sitorus, merinci sejumlah titik nan menjadi sorotan utama, meliputi area Mampang, HR Rasuna Said, Tebet, Pancoran, hingga ke arah Pasar Minggu dan JPO di area UI.

"JPO area Mampang, Rasuna Said sampai ke Tebet, ya. Tebet, Pancoran, itu sampai Pasar Minggu sampai JPO nan ada di UI," ujar Alfred saat dihubungi di Jakarta, Kamis (6/8/2026).

Sorotan Aksesibilitas dan Kelompok Rentan

Selain jalur utama tersebut, Alfred juga menyoroti kondisi JPO di area Cakung. Menurutnya, akomodasi di sana menyulitkan masyarakat lantaran tidak dibarengi dengan penyediaan akomodasi penyeberangan di permukaan jalan (pelican crossing alias zebra cross).

Kondisi JPO nan susah diakses, terutama bagi golongan rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan ibu hamil, memicu kejadian rawan di mana penduduk lebih memilih menyeberang langsung di badan jalan nan padat kendaraan.

Alfred menekankan bahwa penyediaan akomodasi penyeberangan nan aman, inklusif, dan mudah diakses merupakan parameter vital dalam mewujudkan visi Jakarta sebagai kota global. Menurutnya, kemajuan sebuah kota tidak hanya diukur dari kemegahan infrastruktur, tetapi dari seberapa ramah kota tersebut bagi pejalan kaki (walkable city).

"DKI Jakarta cukup kencang bicara kota global. Jadi, nan kita lihat itu, kota-kota dunia itu sudah mulai bicara gimana inklusivitas dan juga walkable city-nya," tegas Alfred.

Evaluasi Fasilitas Eksisting

Pemerintah diminta tidak hanya berfokus pada pembangunan prasarana baru, tetapi juga rutin mengevaluasi efektivitas akomodasi nan sudah ada. Alfred menyarankan agar pembangunan JPO di masa depan didasarkan pada kajian kebutuhan nan mendalam, seperti volume lampau lintas dan lebar jalan, bukan sekadar menjadi solusi tunggal di setiap ruas jalan.

Ia menambahkan, jika pembangunan JPO tetap menjadi pilihan, maka standar aksesibilitas wajib dipenuhi, seperti penyediaan lift nan berfaedah penuh alias jalur landai (ramp) nan memadai.

Berdasarkan info saat ini, terdapat sebanyak 230 unit JPO nan berada di bawah pengawasan Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta. Koalisi Pejalan Kaki berambisi ratusan aset tersebut dapat ditingkatkan kualitasnya agar betul-betul memberikan rasa kondusif bagi penduduk Jakarta. (Ant/H-3)