Jakarta, CNBC Indonesia - Korupsi proyek desa terungkap. Bahkan, enam orang ditangkap lantaran skandal tersebut.
Hal ini terjadi di Faisalabad, Provinsi Punjab, Pakistan. Kebanyakan tersangka diketahui adalah pejabat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Rural Municipal Services Company (PRMSC).
Mengutip The Express Tribune, Rabu (22/7/2026), perihal ini terungkap usai Kepala Menteri Punjab Maryam Nawaz, melakukan inspeksi mendadak. Keenam tersangka diduga mengatur penggunaan material bangunan berbobot rendah dalam proyek desa percontohan nan sedang dibangun di Toba Tek Singh, Pakistan.
"Tim inspeksi nan dipimpin oleh Asisten Khusus Kepala Menteri, Shoaib Mirza, mengunjungi letak proyek dan melakukan pemeriksaan terhadap kualitas pekerjaan konstruksi," muat laman itu berasas keterangan resmi.
"Selama inspeksi, tim menemukan dugaan penggunaan material gedung berbobot rendah," tambah laman itu. "Hasil uji laboratorium terhadap material tersebut juga dilaporkan tidak memenuhi standar nan telah ditetapkan."
Berdasarkan temuan tersebut, lembaga antikorupsi Punjab langsung melakukan penyelidikan dan menangkap mereka nan terlibat. Secara rinci mereka diidentifikasi sebagai kontraktor proyek Amir Nadeem dan Muhammad Irfan, Koordinator Divisi PRMSC Hafiz Talat Mahmood, Inspektur Lapangan PRMSC Muhammad Irfan Munir dan Umair Asghar, serta Surveyor PRMSC Umer Sufyan Qadir.
Wakil Direktur KPK Punjab, Muhammad Sarfraz Warraich, mengatakan penangkapan dilakukan setelah penyelidikan awal menemukan indikasi keterlibatan para tersangka dalam menyebabkan kerugian negara sebesar 75,9 juta rupee Pakistan (sekitar Rp 913 juta). Penyelidikan lebih lanjut tetap terus berlangsung.
Penindakan ini dilakukan hanya beberapa hari setelah Pemerintah Punjab memerintahkan penyelidikan tingkat tinggi terhadap proyek-proyek penataan kota. Ini guna memastikan transparansi dan pelaksanaannya.
Sebelumnya, Kepala Administrasi Wilayah Faisalabad Imran Hamid Sheikh juga melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah proyek pembangunan di wilayahnya. Ia mengatakan pemerintah menerapkan kebijakan tanpa toleransi (zero tolerance) terhadap segala corak penyimpangan dalam proyek pembangunan.
(sef/sef)
Addsource on Google

1 jam yang lalu
3







English (US) ·
Indonesian (ID) ·