KPK Duga Bupati Lombok Barat Minta Uang untuk Lebaran 2025 dan 2026

Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini(Antara)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan temuan baru mengenai dugaan praktik lancung Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini namalain LAZ. Lembaga antirasuah tersebut menduga LAZ meminta sejumlah duit kepada bawahannya menjelang Hari Raya Idul Fitri alias Lebaran pada tahun 2025 dan 2026.

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menjelaskan bahwa pada momen menjelang Lebaran 2025, diduga terdapat permintaan pengumpulan duit dari LAZ dengan nominal nan cukup besar.

"Pada 2025, diduga terdapat permintaan pengumpulan duit dari LAZ pada momen menjelang Lebaran. Ini kurang lebih Rp500 juta hingga Rp750 juta," ujar Taufik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (21/7).

Modus Pengumpulan Uang

Berdasarkan hasil penyelidikan, KPK menduga Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang (Perseroda), Sudirman (SUD), berkedudukan aktif dalam pengumpulan biaya tersebut. Sudirman diduga meminta support Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) Kabupaten Lombok Barat, Lalu Ratnawi, untuk mengumpulkan uang.

Uang nan telah terkumpul tersebut kemudian diserahkan oleh Sudirman kepada Bupati LAZ secara tunai.

Praktik serupa diduga bersambung pada tahun berikutnya. Taufik menyebutkan, menjelang Lebaran 2026, Sudirman diduga menerima duit sebesar Rp250 juta pada Maret 2026. Selain itu, terdapat penerimaan lain sebesar Rp100 juta dari Kepala Dinas PUPRPKP Lombok Barat nan diserahkan melalui sopirnya pada April 2026.

"Ini juga tetap bakal terus didalami aliran-aliran dan sumber dananya, serta keterlibatan para pihak di rangkaian dugaan tindakan korupsi nan terjadi," tegas Taufik.

Rentetan OTT dan Penetapan Tersangka

Kasus ini mencuat setelah KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Lalu Ahmad Zaini pada 20 Juli 2026. Operasi ini tercatat sebagai OTT ke-17 nan dilakukan KPK sepanjang tahun 2026.

Dalam operasi tersebut, tim KPK mengamankan 20 orang di wilayah Nusa Tenggara Barat dan Jakarta. Delapan orang di antaranya dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih.

Tepat pada 21 Juli 2026, KPK resmi menetapkan Lalu Ahmad Zaini dan Sudirman sebagai tersangka dalam kasus dugaan bentrok kepentingan dalam pengadaan peralatan dan jasa. Selain itu, KPK juga menetapkan keduanya berbareng Direktur Utama PT Meconel Sistim Instrument (MSI), Alvonsus Gani, sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.