KPK Persilakan Menteri PU Dody Hanggodo Klarifikasi Polemik Surat Perjalanan Dinas ke AS

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo.(Kementerian PU)

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mempersilakan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo untuk memberikan penjelasan mengenai polemik surat rencana perjalanan dinas ke Amerika Serikat (AS). Langkah ini dinilai krusial guna memberikan kepastian info dan mencegah kesimpangsiuran di ruang publik.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa Menteri PU dapat menyampaikan kebenaran nan sebenarnya, baik secara langsung kepada lembaga antirasuah maupun secara terbuka kepada masyarakat. "Ya, silakan untuk klarifikasi. Bisa juga secara terbuka menyampaikan kebenaran nan sebenarnya seperti apa," ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (20/7).

Pengawasan Konflik Kepentingan

Budi menekankan bahwa dugaan bentrok kepentingan merupakan rumor nan sering muncul di pemerintahan pusat maupun daerah. Ia mengingatkan agar satuan pengawas internal di setiap lembaga aktif memonitor celah-celah nan memungkinkan terjadinya tumbukan kepentingan.

Hal ini mencakup penggunaan akomodasi alias atribut dinas oleh penyelenggara negara, pejabat publik, maupun ASN untuk kepentingan pribadi dan keluarga. "Satuan pengawas itu kudu aktif dan memonitor jika memang ada celah-celah alias ada peluang-peluang nan dimungkinkan bisa terjadi tumbukan kepentingan," tegasnya.

Kronologi Polemik Surat Dinas

Polemik ini bermulai dari beredarnya surat berkop Kementerian PU mengenai daftar delegasi kunjungan kerja ke New York, Amerika Serikat, untuk menghadiri High-Level Meeting on The Midterm Review of The New Urban Agenda pada 13-19 Juli 2026. Dalam arsip tersebut, tercantum nama istri dan anak Menteri PU.

Penjelasan Kementerian PU

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Apri Artoto, menjelaskan bahwa pencantuman nama personil family dalam daftar tersebut merupakan hasil komunikasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk mempermudah pengurusan visa dalam satu daftar. Ia menjamin tidak ada penggunaan biaya negara untuk keberangkatan family menteri.

Di sisi lain, Menteri Dody Hanggodo telah menegaskan pembatalan rencana kunjungan tersebut. Saat berada di Kabupaten Bener Meriah, Aceh, Dody menyatakan lebih memprioritaskan agenda domestik daripada kunjungan ke luar negeri. Ia juga menepis rumor adanya "pembersihan" internal alias mutasi pegawai nan dikaitkan dengan bocornya arsip rencana perjalanan tersebut ke publik. (Ant/I-1)