KPK Ungkap Modus Bupati Sukoharjo: Dapat Rp2,9 M Hasil Peras Anak Buah

Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah resmi menetapkan Bupati Sukoharjo, Etik Suryani sebagai tersangka kasus pemerasan, seusai operasi tangkap tangan nan dilakukan pada Kamis malam (9/7/2026).

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam konvensi pers nan digelar hari ini, Sabtu (11/7/2026) mengatakan, Etik mendapatkan Rp 2,9 miliar dari hasil pemerasan terhadap bawahannya.

Adapun modus pemerasannya adalah dengan publikasi dua surat keputusan mengenai Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2026.

Dua SK itu itu menurut KPK dijadikan perangkat pemerasan dengan istilah "Setoran Upah Pungut". Dua SK itu adalah SK Bupati tentang Penerimaan dan Besarnya Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan SK Bupati tentang Penerima dan Besarnya Pembayaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah.

"Bahwa terbitnya kedua SK Bupati tersebut, diduga digunakan sebagai 'alat' oleh ETS untuk melakukan tindak pemerasan 'Setoran Upah Pungut (UP)' di lingkungan BPKAD Sukoharjo," kata Asep saat konvensi pers.

Dalam prosesnya, KPK menyebut Etik mengandalkan Kepala BPKAD Pemkab Sukoharjo Richard Tri Handoko (RCH) untuk mengumpulkan insentif dari para pegawai. Etik meminta Richard mengumpulkan 40% dari Insentif nan diterima oleh tiap-tiap pegawai.

Richard selanjutnya memproses perintah Etik dengan meminta para eselon III di lingkup BPKAD menyetorkan potongan bayaran pungut tersebut kepada Nardi (ND) selaku Sekretaris BPKAD Pemkab Sukoharjo periode 2021-2026, nan kemudian disetorkan kepada Etik.

Selain itu, Etik juga diduga memerintah Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tri Mulyo (TRM) untuk mengurus 'Setoran Rutin OPD (Organisasi Perangkat Daerah)'.

"Atas perintah ETS, TRM mengumpulkan setoran-setoran dari para OPD setiap tahun dan pada momentum THR. Selain itu, TRM juga diduga memberikan setoran, nan berasal dari bukti pengeluaran fiktif dan mark up pengadaan pada Bagian Umum Pemkab Sukoharjo," tegas Asep.

Dari hasil OTT dan pengungkapan modus pemerasan ini, KPK setidaknya telah menetapkan tiga tersangka, ialah Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkab Sukoharjo, Richard Tri Handoko, dan Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo, Tri Mulyo.

ketiganya diduga telah melanggar Pasal 12 huruf e alias Pasal 12 huruf f dan Pasal 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Artikel selengkapnya >>> klik di sini.

(arj/arj)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]