Laporan SdanP Bentuk Pengakuan atas Kredibilitas Kebijakan Pemerintah

1 jam yang lalu 2

ARTICLE AD BOX

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merespons S&P Global Ratings nan memutuskan mempertahankan ranking angsuran Indonesia pada level BBB untuk jangka panjang dan A-2 untuk jangka pendek.

Sementara itu, prospek (outlook) Indonesia tetap berada pada level stabil.

Airlangga mengatakan bahwa afirmasi ini merupakan corak kepercayaan organisasi internasional terhadap arah kebijakan Pemerintah.

"Afirmasi ranking oleh S&P pada level BBB dengan outlook Stabil merupakan pengakuan atas konsistensi dan kredibilitas kebijakan ekonomi Pemerintah. Di tengah ketidakpastian dunia nan meningkat, Indonesia bisa menjaga pertumbuhan di kisaran 5%, mempertahankan disiplin fiskal dengan defisit di bawah 3% PDB, serta memperkuat tata kelola sektor sumber daya alam. Ini menjadi sinyal positif bagi penanammodal bahwa esensial ekonomi Indonesia tetap solid," ujar Menko Airlangga dikutip Senin (13/7/2026).

S&P memproyeksikan perekonomian Indonesia tumbuh sekitar 5% per tahun dalam dua hingga tiga tahun ke depan, dengan proyeksi pertumbuhan riil 5,1% pada 2026 dan rata-rata 4,9% pada periode 2026-2029. Capaian pertumbuhan 5,6% (yoy) pada Triwulan I-2026 turut menjadi katalis positif, didorong oleh shopping Pemerintah dan percepatan pencairan anggaran. PDB per kapita Indonesia diperkirakan berada pada kisaran US$5.200 pada 2026.

Salah satu jangkar utama outlook Stabil adalah komitmen Pemerintah menjaga pemisah defisit anggaran di bawah 3% PDB, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang. S&P memandang rekam jejak kepatuhan lintas pemerintahan terhadap deficit ceiling ini sebagai penopang krusial kepantasan angsuran Indonesia.

Kinerja penerimaan negara turut menjadi catatan positif, dengan pertumbuhan pendapatan sebesar 19% pada lima bulan pertama 2026 dibandingkan periode nan sama tahun sebelumnya. Perbaikan ini didorong oleh pulihnya manajemen perpajakan, kenaikan penerimaan PPN, serta menguatnya penerimaan royalti dan dividen dari sektor sumber daya alam.

S&P secara unik menyoroti langkah Pemerintah dalam memperkuat sentralisasi pengelolaan dan menekan kebocoran pada sektor sumber daya alam dan mineral, nan dinilai berpotensi meningkatkan penerimaan negara sekaligus perolehan devisa ekspor.

Pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dipandang sebagai instrumen nan dapat mengubah lanskap sektor komoditas, antara lain melalui penertiban praktik miss-invoicing dan transfer pricing. Bersama penguatan kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA), langkah-langkah ini diharapkan memperkuat posisi eksternal Indonesia secara berkelanjutan.

S&P menilai Bank Indonesia mempunyai independensi operasional dan sukses menjaga tekanan inflasi tetap terkendali sejak dasawarsa 2010-an. Bauran kebijakan moneter serta elastisitas nilai tukar dinilai memberikan ruang penyesuaian nan memadai dalam menghadapi tekanan eksternal.

Dari sisi sistem keuangan, S&P memandang akibat kontinjensi bagi Pemerintah relatif terbatas, dengan aset sektor perbankan di bawah 60% PDB dan akibat negara sektor perbankan pada level nan terjaga.

S&P menyatakan ranking Indonesia berkesempatan dinaikkan (upside) andaikan terjadi penguatan struktural pada metrik fiskal dan eksternal - antara lain melalui penyempitan defisit anggaran mendekati 2% PDB, peningkatan penerimaan negara secara berkelanjutan, penurunan biaya pembiayaan, serta stabilitas nilai tukar.

Airlangga menegaskan bahwa Pemerintah bakal terus memperkuat kualitas dan prediktabilitas penerapan kebijakan guna menjaga kepercayaan pasar.

"Pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas makroekonomi sekaligus mendorong transformasi ekonomi melalui hilirisasi, penguatan tata kelola devisa hasil ekspor, dan peningkatan produktivitas. Konsistensi dan prediktabilitas kebijakan bakal menjadi kunci untuk mendorong ranking Indonesia naik ke level nan lebih tinggi," pungkasnya.

(ras/mij)

Add