LHKPN Wujud Transparansi Penyelenggara Negara kepada Masyarakat

Ilustrasi(MI/SUSANTO)

Visioner Indonesia membujuk masyarakat untuk menyikapi info mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka (ASR), secara objektif dan proporsional.

Sekretaris Jenderal Visioner Indonesia, Akril Abdillah, mengatakan bahwa LHKPN merupakan instrumen transparansi nan diwajibkan kepada setiap penyelenggara negara. Oleh lantaran itu, perubahan nilai kekayaan dalam laporan tersebut semestinya dipahami sebagai bagian dari keterbukaan pejabat publik kepada masyarakat, bukan langsung dimaknai sebagai sesuatu nan negatif.

“LHKPN adalah bentuk komitmen transparansi. Ketika seluruh aset dilaporkan secara terbuka kepada KPK, itu menunjukkan kepatuhan terhadap ketentuan nan berlaku. Publik tentu berkuasa mengawasi, namun penilaiannya juga perlu dilakukan secara setara dan berasas kebenaran nan utuh,” ujar Akril, Kamis (16/7/2026)

Menurutnya, kenaikan nilai kekayaan nan tercantum dalam LHKPN dapat dipengaruhi oleh beragam faktor, mulai dari penambahan aset, perubahan nilai investasi, transaksi nan sah, hingga perubahan nilai pasar atas aset nan dimiliki. Seluruhnya merupakan bagian nan dapat diverifikasi melalui sistem nan telah diatur oleh KPK.

Ia juga mengapresiasi konsistensi Gubernur ASR nan selama ini menunjukkan komitmennya terhadap integritas pemerintahan, termasuk pernyataannya untuk menghibahkan penghasilan dan beragam akomodasi kedudukan guna mendukung pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.

“Komitmen tersebut menunjukkan bahwa orientasi kepemimpinan Pak Andi Sumangerukka bukan hanya pada pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan sumber daya manusia. Langkah-langkah seperti ini patut diapresiasi sebagai corak kepedulian terhadap masa depan generasi Sulawesi Tenggara,” katanya.

Akril menambahkan, selama ini kepemimpinan ASR juga dinilai konsentrasi mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, penguatan investasi, serta program-program nan memberikan faedah langsung kepada masyarakat.

“Kami percaya masyarakat Sulawesi Tenggara semakin pandai dalam menyikapi beragam informasi. Karena itu, kami membujuk semua pihak untuk mengedepankan asas prasangka tak bersalah, menghormati sistem norma nan berlaku, dan tidak terburu-buru membangun konklusi nan belum didasarkan pada hasil pemeriksaan lembaga nan berwenang,” tutup Akril.

“Kepemimpinan nan baik lahir dari transparansi, kerja nyata, dan kesediaan untuk diawasi. Ketiga perihal tersebut telah ditunjukkan oleh Gubernur Andi Sumangerukka melalui pelaporan LHKPN dan komitmennya membangun Sulawesi Tenggara secara terbuka,” pungkasnya.(H-2)