MAGA, Inkredibilitas Trump, dan Determinasi Iran\

(MI/Seno)

KENDATI nota kesepahaman alias memorandum of understanding (MoU) AS-Iran telah ditandatangani pada 17 Juni, bentrok bersenjata Iran-AS tetap terjadi dan condong bereskalasi. Dalam menanggapi serangan Iran terhadap kapal kargo di Selat Hormuz, AS meretaliasi dengan menyerang situs militer, radar, pusat rudal, kapal cepat, dan pelabuhan Bandar Abbas di selatan Iran. Saling serang pun terjadi. Iran menjadikan pangkalan militer AS di Kuwait, Bahrain, Qatar, Oman, Emirat Arab, dan Yordania, sebagai target. Serangan meluas Iran itu merespons tiga putaran serangan AS ke kota-kota Iran, termasuk Teheran.

Peristiwa itu dimulai pada 9 Juli di ujung prosesi pemakaman Pemimpin Tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei nan tewas oleh agresi hari pertama AS-Israel, 28 Februari. Kemelut Iran-AS belakangan ini bisa terjadi lantaran AS sengaja membikin interpretasi berbeda atas MoU mengenai dengan Selat Hormuz. Pasal 5 dari MoU menegaskan, selama 60 hari perundingan pengakhiran perang Iran melawan AS-Israel, tanker dan kargo internasional bebas transit di Selat Hormuz tanpa fee di bawah pengaturan Iran. Faktanya, tanker dan kargo itu transit di Hormuz melalui sisi selatan Selat, nan merupakan teritorium maritim Oman.

Dengan mendukung perubahan rute Hormuz bagi tanker dan kargo internasional, Trump tak mau preseden pengendalian Hormuz oleh Iran bersambung secara permanen. Artinya, posisi Iran dalam perundingan mengenai dengan Hormuz bakal menguat. Padahal, perihal itu tak dikehendaki AS, monarki Teluk, NATO, dan banyak lagi negara di bumi lantaran pasca penyelesaian bentrok secara komprehensif di kawasan, Iran berencana memungut fee alias tol untuk kapal nan melewati selat strategi itu. Terlebih, gambaran AS sebagai adikuasa militer dunia dipertanyakan. Hal itu sudah terlihat dengan pembentukan aliansi Mesir, Arab Saudi, Turki, dan Pakistan. Lebibh jauh, nasib bumi berjuntai pada Iran.

Kendati Trump menyatakan MoU telah berakhir, AS tetap beriktikad maju ke perundingan tahap lanjut (60 hari). Iran juga demikian, meskipun menantang AS bahwa Iran tak bakal membiarkan MoU dilanggar. Memang kredibilitas Trump di mata Iran sedang berada di titik nadir. Berulang kali Trump melakukan agresi berbareng Israel terhadap Iran ketika perundingan Iran-AS sedang mengalami kemajuan substansial. Selain soal Hormuz, MoU mengharuskan penghentian perang di semua front. Faktanya, Israel tetap menduduki Libanon selatan dan menyerang penduduk sipil tanpa Trump bisa menghentikannya.

MAGA DAN NUKLIR IRAN

Menghadapi Iran dan pembangkangan PM Israel Benjamin Netanyahu nan menolak mundur dari Libanon pasti memusingkan Trump nan arogan. Trump tak punya kartu lagi untuk mengimbangi Iran. Perang dengan Iran tidak hanya menciptakan krisis daya global, tapi juga tidak terkenal di AS. Perang itu dianggap tidak perlu, selain hanya melayani kepentingan Israel. Sementara itu, rakyat AS kudu bayar ongkos perang nan menggerus daya beli mereka. Sampai-sampai rekan-rekan Trump pendukung semboyan 'Menjayakan Amerika Kembali' alias 'Make America Great Again' (MAGA) meninggalkan Trump.

Kalau bentrok dengan Iran berkepanjangan sampai mejelang pemilu paruh waktu di AS, 4 November, Partai Republik bakal kalah telak menghadapi Demokrat. Itu nan menjelaskan kenapa DPR dan Senat mendukung pemberlakuan UU Kekuasaan Perang presiden AS. Artinya, mereka menuntut kewenangan melancarkan perang terhadap negara lain kudu mendapat persetujuan Kongres. Itu menggambarkan kekhawatiran kaum Republikan terhadap berlarutnya bentrok dengan Iran. Padahal, awalnya Republikan mendukung agresi AS-Israel terhadap rezim mullah.

Di luar rayuan Netanyahu agar AS-Israel kembali melancarkan perang terhadap Iran untuk memungkinkan terjadinya penggantian rezim (regime change) di sana, perang itu tak bisa dipisahkan dari ambisi MAGA Trump. MAGA itu sendiri menggambarkan superioritas AS di bagian ekonomi, teknologi, dan militer sedang menghadapi tantangan serius. Tiongkok nan muda, bertenaga, sabar, dan sedang maju pesat susah dibendung AS. Kekuatan besar lain nan sedang tumbuh adalah India, Rusia Turki, Brasil, Afrika Selatan. Bersama Tiongkok, mereka membentuk aliansi ekonomi (BRICS) untuk mengimbangi AS.

Karena itu, dalam kampanye pemilihan presiden AS pada 2016, calon presiden Donald Trump mengangkat semboyan MAGA, nan merupakan aktivitas politik nasionalisme kulit putih untuk menjawab tantangan ekonomi, politik, dan militer dunia nan sedang berubah. Untuk mendukung MAGA, sejak periode pertama pemerintahannya (2017-2021), Trump mengabaikan tatanan internasional berbasis hukum. Ia memperkenalkan diksi exceptionalism alias AS tak lagi mengindahkan norma internasional nan dia tuduh merintangi kemajuan AS. AS pun menyerang Venezuela dan menakut-nakuti menduduki Greenland.

Washington pun memindahkan konsentrasi dari Timur Tengah ke Indo-Pasifik untuk menghalang pertumbuhan Tiongkok dan meruntuhkan rezim mullah Iran untuk menguasai daya Teluk Persia, merintangi pembangunan prasarana dunia Tiongkok (OBOR) ke Timteng dan Afrika melalui Iran sekaligus melemahkan pengaruh Rusia di Asia Tengah tempat Iran berkedudukan sebagai buffer zone. Terlebih, menguasai daya Teluk, sumber utama impor daya Tiongkok, bakal membikin ketergantungan Beijing pada Washington membesar. Karena itu, pada 2018, Trump mundur dari perjanjian multilateral nuklir Iran (JCPOA).

JCPOA nan dibuat Iran dengan P5+1 (AS, Tiongkok, Rusia, Inggris, Prancis, plus Jerman) mengharuskan Teheran membatasi pengayaan uranium hingga ke aras 3,67% nan hanya cukup untuk keperluan sipil. Iran juga setuju badan pengawas nuklir PBB (IAEA) mengawasi secara ketat penerapan perjanjian itu. Imbalannya, Teheran bebas mengekspor daya mereka ke pasar dunia dan AS bakal mencairkan secara berjenjang biaya Iran nan dibekukan di bank di beragam negara. Kecuali AS, P5+1 menganggap JCPOA sebagai pencapaian diplomasi historis dan implementasinya memuaskan semua pihak.

Namun, Trump, Israel di bawah Netanyahu, dan beberapa monarki Teluk memandang JCPOA terlalu menguntungkan Iran. Dengan pemasukan besar dari ekspor energi, Iran dianggap dapat memperkuat 'poros perlawanan' berupa proksi-proksi nan tersebar di Irak, Libanon, Palestina, dan Yaman guna memproyeksikan kekuatan mereka di area tanpa perlu berkonflik langsung dengan Israel dan AS. Poros perlawanan tidak hanya menggentarkan Israel, tapi juga meresahkan monarki Teluk. Tak mengherankan, pada 2020, Emirat Arab (EA) dan Bahrain menormalisasi hubungan dengan Israel.

Mundurnya Trump dari JCPOA diikuti dengan tekanan maksimum, ialah sanksi-sanksi ekonomi menyeluruh. Ekonomi Iran goyah, inflasi melejit, mata duit rial ambruk sehingga mendorong rakyat turun ke jalan. Namun, tujuan regime change Trump-Netanyahu tak tercapai. Teheran sukses mengatasi guncangan itu. Isu nuklir Iran hanyalah preteks. Sejak 2003 Khamenei telah mengeluarkan fatwa haram membikin senjata nuklir. Fatwa pemimpin spiritual tertinggi Iran didengar organisasi Syiah di seluruh dunia. Dus, bermain-main dengan fatwa bakal mencederai kredibilitas pemimpin tertinggi Iran.

Sesungguhnya, Israel tak takut pada nuklir Iran. Toh, Israel sudah lama mempunyai senjata nuklir. Perang nuklir susah terjadi di antara dua negara pemilik senjata pemusnah massal itu. nan ditakuti Israel adalah Iran muncul sebagai adikuasa regional sehingga cita-cita menghilangkan Palestina dan membangun Israel Raya tinggal mimpi lantaran peledak nuklir sebagai leverage Israel untuk menjadi hegemon utama di area otomatis lenyap. Dalam konteks konsentrasi AS ke Indo-Pasifik meniscayakan hilangnya ancaman Iran terhadap Israel. Dengan begitu, Israel menjadi proksi AS di kawasan.

AROGANSI YANG MEREDUPKAN AKAL SEHAT

Mungkin Trump seorang megalomania nan senang sekali dipuji dan disanjung. Aspek psikologis Trump itu nan dimanfaatkan Netanyahu ketika dia membujuk Trump melancarkan agresi sekali lagi terhadap Iran setelah agresi pertama, Juni 2025, kandas meruntuhkan rezim mullah. Netanyahu meyakinkan bahwa agresi kali ini bakal sukses lantaran Iran dalam posisi sangat lemah dan Trump bakal mendapat nama besar lantaran dia sukses mencapai apa nan tak bisa dicapai presiden-presiden AS sebelumnya. Tanpa pengetahuan nan cukup tentang sejarah, budaya, dan geopolitik Iran, agresi itu dilancarkan.

Hasilnya di luar dugaan. Bukan saja rezim mullah tetap eksis, melainkan juga kekuatan mereka meningkat berkali lipat. Hal itu tergambar dalam MoU. Nyaris semua 14 klausul nan dituntut Iran disetujui. Seluruh hukuman atas Iran bakal dicabut, seluruh US$100 miliar biaya Iran di bank-bank mancanegara bakal dicairkan, penghentian bentrok secara menyeluruh dengan Israel kudu mundur dari Libanon dan Gaza. Dalam perundingan nanti, rumor nuklir Iran dan Selat Hormuz bakal menjadi titik macet (sticking points). Namun, Iran mempunyai leverage nan lebih kuat daripada AS. Kendati menentang Iran mengendalikan Hormuz, monarki-monarki Teluk tak punya leverage untuk menekan Iran.

Selat Tores di antara Papua Nugini dan Australia adalah preseden nan menguatkan posisi Iran dalam perundingan. Kapal-kapal nan melewati Selat Tores dipungut fee oleh dua negara itu. Tak mengherankan Iran membujuk Oman untuk menyetujui rencana nan disusun Iran untuk mengendalikan Hormuz secara berbareng sebagaimana Papua Nugini-Australia. Muscat setuju saja dengan rencana Teheran, tetapi mereka ditekan Washington dan monaraki-monarki di kawasan. Apakah Oman bakal lebih memilih berpihak pada AS? Tidak juga. Bermusuhan dengan Iran pada hari ini bukan opsi nan masuk akal. Setelah memandang determinasi Iran untuk menghadapi musuhnya habis-habisan, saya perkirakan AS bakal melepaskan Hormuz untuk Iran-Oman.

Bagaimana dengan rumor nuklir Iran? Dalam MoU disepakati, rumor itu bakal dibicarakan paling akhir. Itu kecerdikan Iran. Kalau semua klausul sudah disepakati, nyaris mustahil AS bakal mementahkannya lagi hanya demi Iran tidak mempunyai program nuklir. Paling banter, Iran hanya bakal bersedia memberikan konsesi berupa kesediaan mereka mencairkan uranium nan telah diperkaya 60%. Namun, kewenangan mereka mempunyai program nuklir tetap dipertahankan. Mengapa negara lain, seperti Jerman, Jepang, dan Brasil, boleh mempunyai program nuklir untuk tujuan sipil, Iran tidak? Toh, Iran adalah penandatangan kesepakatan nonproliferasi nuklir (NPT) sebagaimana tiga negara itu. Iran adalah bangsa nan rasional. Apakah Israel bangsa beradab sehingga peledak nuklir nan dibuat mereka tidak rawan bagi negara di kawasan?

Pengalaman pahit berasosiasi dengan AS dan Israel membikin aspirasi agar Iran mempunyai peledak nuklir menguat belakangan ini. Bahkan, secara implisit Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menganggap hanya dengan mempunyai senjata nuklir Iran bisa terhindar dari agresi AS-Israel. Ada lagi laporan nan belum terverifikasi bahwa Pemimpin Tertinggi Iran Ayatullah Mujtaba Khamenei telah memerintahkan pihak mengenai untuk segera membikin senjata nuklir. Laporan itu bisa jadi tidak benar. Namun, memberikan peringatan pada AS bahwa jika terus ditekan, opsi Iran membikin senjata nuklir menjadi masuk akal.

Bagaimana dengan program rudal Iran dan 'poros perlawanan'? Dua rumor itu tidak lagi menjadi bagian dari MoU. Artinya, tidak menjadi rumor nan dirundingkan. Apakah Israel bakal memperkuat di Libanon? Pasti tidak. Bukan semata lantaran AS menentangnya, melainkan juga menduduki Libanon bakal dibayar sangat mahal bagi Israel. Sudah dua kali Hizbullah memaksa Israel mundur dari Libanon (2000 dan 2006) akibat beban berat secara ekonomi, politik, dan militer nan dipikul mereka. Israel tetap memperkuat di Libanon hanya untuk menyelamatkan pekerjaan politik Netanyahu menghadapi pemilu pada Oktober mendatang.

Toh, semua tujuan perang Netanyahu di Gaza, Libanon, dan Iran kandas total. Bagaimanapun, Timteng tetap rentan. Bila Trump tak menurunkan egonya dan mengedepankan logika sehat, kehancuran lebih besar bakal diderita seluruh negara di kawasan. Juga AS. Tindakan-tindakan militer nan dilakukan Trump belakangan ini tidak memperlihatkan kekuatan AS, tetapi tindakan putus asa. Konflik militer bukan opsi nan logis bagi Trump saat ini. Sesekali Trump perlu menerima kekalahan untuk kian mendewasakan sikapnya ke depan.