Mahfud MD Soroti Rivalitas Polri dan Kejagung dalam Kasus Febrie Adriansyah

Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah(Antara)

Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menyoroti hubungan antarpimpinan lembaga penegak norma di Indonesia nan kerap diwarnai persaingan. Ia menyebut rivalitas ini tidak hanya terjadi antara Kepolisian RI (Polri) dan Kejaksaan Agung, tetapi juga merambah pada hubungan strategis antara Panglima TNI dan Kapolri.

Menurut Mahfud, kondisi tersebut telah berjalan lama dan menjadi penghambat utama dalam sinergi penegakan norma di tanah air. Hal ini dia sampaikan merespons dinamika terbaru mengenai investigasi kasus dugaan korupsi nan melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah.

“Ini nan terjadi sekarang antara kejaksaan dan kepolisian. Sejak dulu keduanya tidak mau rukun, selalu bersaing dan tidak mau bersinergi sehingga meletus seperti ini,” ujar Mahfud melalui akun YouTube pribadinya, Senin (13/7).

Kesulitan Koordinasi Antar-Lembaga

Mahfud menceritakan pengalamannya saat tetap menjabat sebagai Menko Polhukam. Ia mengaku sering menemui kesulitan untuk mempertemukan Kapolri dan Jaksa Agung dalam satu meja rapat koordinasi guna membahas persoalan strategis negara.

“Dalam banyak hal, Kapolri dan Jaksa Agung tidak mau duduk di satu forum untuk membahas masalah lantaran keinginannya berbeda,” ungkapnya. Ia apalagi kudu berinisiatif mendatangi langsung instansi kedua lembaga tersebut demi menjembatani komunikasi nan tersumbat.

Mahfud juga mengungkapkan bahwa dirinya telah memberikan peringatan mengenai potensi kerumitan hubungan ini jauh sebelum pelantikan Presiden terpilih. “Pertengahan Juni 2024, sebelum Prabowo dilantik, saya sudah mengingatkan bahwa bakal susah menangani hubungan jaksa dan polisi lantaran mereka tidak mau bertemu,” tambahnya.

Kawal Kasus Febrie Adriansyah

Terkait kasus nan menyeret Febrie Adriansyah, Mahfud meminta publik untuk terus melakukan pengawasan ketat. Ia cemas jika tekanan publik melemah, proses norma perkara tersebut tidak bakal melangkah maksimal saat berkas dilimpahkan dari Polri ke Kejaksaan Agung.

“Apabila publik diam, kasus ini bisa kandas P21 alias pasalnya berubah dari korupsi menjadi gratifikasi,” tegas Mahfud.

Klaim Sinergi dari Kortastipidkor Polri

Di sisi lain, pihak kepolisian menyatakan bahwa penanganan kasus ini tetap mengedepankan kerja sama antar-lembaga. Kabag Ops Kortastipidkor Polri, Kombes Pol. Ahmad Yusuf Afandi, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah melimpahkan berkas manajemen tiga perkara korupsi, termasuk nan berangkaian dengan Febrie, ke Kejaksaan Agung secara bertahap.

Kepala Kortastipidkor Polri, Irjen Pol. Totok Suharyanto, menegaskan bahwa pelimpahan tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama. “Pelimpahan ini adalah corak sinergi penegakan norma antara Polri dan Kejaksaan Agung,” pungkas Totok.