Maruarar Wajibkan Tiap Rumah Subsidi Tanam 1 Pohon, Ini Alasannya

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menerapkan patokan baru untuk mewajibkan setiap rumah subsidi menanam satu pohon. Ini merupakan bagian dari program pelestarian lingkungan sekaligus menindaklanjuti pengarahan Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu disampaikan Maruarar dalam aktivitas janji massal 62.000 unit Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi dan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan senilai Rp880 miliar di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Kamis (30/7/2026).

"Hari ini juga, untuk mendukung pengarahan Bapak dalam menjaga lingkungan hidup, kami mengeluarkan patokan bahwa setiap rumah subsidi wajib menanam satu pohon agar penghijauan semakin merata," kata Maruarar.

"Dan seluruh developer menyatakan setuju. Betul ya? Setuju semua? Tidak ada nan merasa tertekan, semuanya setuju dengan hati nan tulus," tambahnya.

Maruara juga melaporkan program gentengisasi juga mulai melangkah di sejumlah daerah. Program itu dimulai di Majalengka dan Pleret sebagai bagian dari upaya memperbaiki kualitas hunian.

"Program gentengisasi juga sudah mulai melangkah dengan baik. Program ini telah dimulai di Majalengka dan Pleret. Tahun ini bakal semakin banyak pekerjaan lantaran terdapat sekitar 400 ribu rumah nan bakal direnovasi serta sekitar 340 ribu rumah subsidi nan dibangun. Artinya UMKM bergerak, produsen genteng bergerak, toko gedung bergerak, dan ekonomi rakyat ikut bergerak" katanya.

Dalam kesempatan itu Maruarar juga mengatakan penyediaan akomodasi angsuran pemilikan rumah (KPR) dengan tenor 40 tahun juga telah dapat direalisasikan. Meskipun masyarakat tetap diberikan pilihan tenor 10, 20 , 25, 30, hingga 40 tahun.

Skema itu disiapkan melalui kerja sama antara BP Tapera, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, serta beberapa pemangku kepentingan.

"Arahan Bapak mengenai tenor KPR hingga 40 tahun juga sudah dapat dijalankan berbareng BP Tapera, Kementerian Keuangan, OJK, dan seluruh pemangku kepentingan. Namun masyarakat tetap diberikan pilihan," tuturnya.

(dce) [Gambas:Video CNBC]