Masif Digunakan, AI Berpotensi Memperburuk Ketimpangan Global

Ilustrasi(MI/ARDI TERISTI)

PENGGUNAAN kepintaran buatan (artificial intelligence/AI) semakin masif, termasuk di bumi pendidikan perguruan tinggi. Kehadiran AI pun dinilai berpotensi memperkuat ketimpangan global.

Melalui The 6th Australia–Indonesia in Conversation (AIC) 2026, FISIPOL UGM dan The University of Melbourne, penggunaan AI perlu dipahami secara multidisipliner, dengan mempertimbangkan dimensi etika, keadilan sosial, keberlanjutan, serta kepentingan kemanusiaan.

Perwakilan The University of Melbourne Assoc. Prof. Edwin Jurriëns menyampaikan, Artificial Intelligence (AI) tidak hanya berangkaian dengan teknologi, tetapi juga menjadi rumor sosial, politik, dan kemanusiaan. Pesatnya perkembangan teknologi nan sekarang memengaruhi nyaris seluruh aspek kehidupan manusia. 

"Forum ini menempatkan AI tidak semata sebagai persoalan teknologi, melainkan sebagai rumor nan berangkaian erat dengan etika, relasi kekuasaan, budaya, politik, dan masa depan kehidupan sosial," imbuh dia dalam konvensi dengan tema "Is AI the Game-Changer? Intelligence Unbound: Ethics, Power, and the Imagination of Life in the Digital Age di Fisipol UGM, Senin (20/7).

Assoc. Prof. Edwin Jurriëns menekankan, tantangan utama saat ini bukan lagi mengenai keahlian mesin untuk berpikir, melainkan gimana masyarakat bisa berpikir kritis mengenai dengan perkembangan AI dan menggunakannya secara bertanggung jawab.

"Kita perlu mulai bertanya, sebagai manusia dengan identitas budaya dan relasi sosial nan kita miliki, gimana perkembangan AI memengaruhi langkah kita bekerja, berinteraksi, dan menjalani kehidupan," terang dia.

Yang menjadi pertanyaan, lanjut dia, bukan hanya gimana teknologi berkembang, tetapi juga gimana masa depan manusia, relasi antarmanusia, dan posisi kita di tengah perubahan nan berjalan sangat cepat. Oleh lantaran itu, kita kudu mulai memikirkan di mana posisi kita agar tidak tertinggal dan lebih siap menghadapi transformasi ini. 

Perkembangan AI perlu dipahami dalam konteks sejarah relasi kekuasaan, kolonialisme, serta pemanfaatan sumber daya alam dan pengetahuan. Menurutnya, tanpa kesadaran ekologis dan etis, AI berpotensi menjadi instrumen baru nan memperkuat ketimpangan global.

"Yang terpenting, kita tidak hanya memahami teknologinya, tetapi juga proses pengambilan keputusan politik dan ekonomi nan berada di kembali perkembangan AI," ungkap dia.

Sementara itu, Convener AIC 2026, Syaifa Tania menambahkan bahwa kompleksitas AI menuntut pendekatan interdisipliner. Oleh lantaran itu, AIC 2026 menghadirkan dua panel utama nan membahas AI dari perspektif pandang tata kelola, politik pengetahuan, kreativitas, hingga keberlanjutan kehidupan manusia.

Sementara itu, Prof. Robert Hassan memaparkan bahwa Homo Analogicus adalah identitas sejati kita sebagai manusia, seorang makhluk nan secara alami berkembang melalui proses fisik, upaya nan menyantap waktu, dan hubungan nan nyata dengan alam serta sesama, bukan melalui sistem otomatisasi instan nan ditawarkan oleh bumi digital.  

Lebih lanjut, perkembangan teknologi digital telah mengubah langkah manusia beradaptasi dengan lingkungan. Menurutnya, teknologi tidak lagi sekadar menjadi perangkat bantu, melainkan telah membentuk langkah manusia berpikir, bekerja, hingga memahami realitas sosial.

"Fakta bahwa kita berakhir berevolusi secara bentuk ketika menjadi manusia modern adalah lantaran teknologi telah mengambil alih begitu banyak peran, sehingga kita tidak perlu lagi beradaptasi dengan lingkungan kita," terang dia.

Sebagai penutup, panel kedua menegaskan bahwa masa depan AI tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh keahlian manusia menjaga imajinasi, kreativitas, dan tanggung jawab etis dalam memanfaatkan teknologi. Dengan demikian, AI diharapkan berkembang sebagai instrumen nan memperkuat kehidupan manusia dan keberlanjutan planet, bukan sekadar meningkatkan efisiensi dan produktivitas.

Dekan FISIPOL UGM, Dr. Wawan Mas'udi menegaskan bahwa penyelenggaraan AIC 2026 merupakan bagian dari kerjasama strategis nan telah terjalin lama antara Fisipol UGM dan The University of Melbourne. Kemitraan tersebut mencakup seluruh aspek Tri Dharma Perguruan Tinggi, mulai dari program joint degree, double degree, staff exchange, hingga beragam riset kolaboratif.

Dr. Wawan Mas’udi juga menjelaskan bahwa inisiatif Australia–Indonesia in Conversation (AIC) lahir pada masa pandemi COVID-19. Saat itu, kedua universitas sepakat membangun sebuah forum akademik internasional nan menempatkan perbincangan sebagai inti kolaborasi.

Berbeda dengan konvensi akademik pada umumnya, AIC dirancang sebagai ruang conversation nan mempertemukan para master untuk saling berganti pengetahuan, pengalaman, dan perspektif dalam merespons beragam tantangan global. 

Ia juga menekankan bahwa kerja sama kedua lembaga turut berkontribusi pada penguatan jejaring akademik dunia melalui Global Humanities Alliance (GHA), konsorsium delapan universitas bumi nan mendorong pengembangan kajian humaniora, pengetahuan sosial, kewenangan asasi manusia, serta dekolonisasi pengetahuan. (H-2)