Mendagri: Integritas Jadi Kunci Tata Kelola yang Bersih dan Akuntabel

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, integritas kepala wilayah menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan wilayah nan bersih, efektif, dan akuntabel. Hal ini disampaikan usai memberikan pengarahan pada Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah nan digelar secara hybrid dari Ruang Singhasari, Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jawa Timur (Jatim), Selasa (4/8).

Menurutnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai pembina dan pengawas pemerintah wilayah (Pemda) mempunyai tanggung jawab untuk terus melakukan pembinaan sekaligus mengingatkan para kepala wilayah agar menjalankan pemerintahan nan berintegritas. Sebagai bagian dari upaya tersebut, Rakor diselenggarakan melalui kerjasama antara Kemendagri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Intinya adalah dalam rangka penguatan integritas dan upaya pencegahan korupsi. Kita prihatin dengan adanya sejumlah kepala wilayah alias wakil kepala wilayah nan terkena kasus korupsi. Ada beberapa nan terkena juga OTT beberapa waktu nan lalu, baik oleh KPK maupun Aparat Penegak Hukum lainnya," ujar Tito dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (5/8/2026).

Di sisi lain, dia menegaskan bahwa pemerintah terus memperkuat sistem pengawasan dan pembinaan guna meminimalkan praktik korupsi. Kendati begitu, keberhasilan upaya tersebut pada akhirnya tetap berjuntai pada integritas pribadi setiap kepala daerah. Mengingat, kepala wilayah merupakan figur nan telah melalui proses politik nan panjang dan dikenal oleh masyarakat, sehingga pengawasan tidak mungkin dilakukan setiap saat tanpa henti.

"Teman-teman kepala wilayah itu bukan anak kemarin sore. Rata-rata politisi nan berjuang, pernah ikut kampanye, dikenal publik. Kita juga enggak bisa awasi dan jaga 24 jam, 7 hari, seminggu, 365 hari. Semua bakal kembali kepada diri pribadi masing-masing," terang dia.

Maka dari itu, Tito menekankan bahwa setiap kepala wilayah dituntut untuk menjaga komitmen terhadap prinsip-prinsip antikorupsi serta tidak tergoda melakukan pelanggaran hukum. Ia berambisi para kepala wilayah terus memperkuat integritas, membenahi sistem pemerintahan, dan menjaga diri agar tidak terjerat persoalan hukum, khususnya tindak pidana korupsi.

"Kita harapkan dengan adanya aktivitas ini, memang enggak bakal menjamin tidak bakal terjadi pelanggaran hukum, tapi kita berambisi bisa jauh berkurang. Kita membangkitkan kesadaran rekan-rekan kepala wilayah bahwa modus-modus operandi nan ada, itu Aparat Penegak Hukum sudah tahu. Jadi ya, kembali kepada [integritas] masing-masing," ungkap Tito.

Dirinya menjelaskan, aktivitas di Surabaya merupakan bagian dari rangkaian penguatan integritas dan pencegahan korupsi nan dibagi ke dalam 10 klaster wilayah di seluruh Indonesia. Setelah Surabaya, aktivitas serupa bakal dilaksanakan di sembilan klaster wilayah lainnya untuk semakin memperkuat upaya pencegahan korupsi di lingkungan Pemda.

"Ini dilaksanakan di Surabaya unik untuk Jawa Timur dan se-Bali, kelak berikutnya kita bakal turun lagi, tetap ada sembilan klaster wilayah lainnya," tandasnya.

Sebagai informasi, turut datang secara langsung dalam Rakor tersebut Ketua KPK Setyo Budiyanto, Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan BPKP Aryanto Wibowo, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, serta Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta.

Selain itu, datang secara hybrid para bupati/wali kota se-Provinsi Jawa Timur dan Bali alias nan mewakili, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi, kabupaten, dan kota se-Jawa Timur dan Bali, serta perwakilan sekretaris wilayah (Sekda), pengawas daerah, Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPKP, Ombudsman Republik Indonesia, hingga Kepala Dinas Pekerjaan Umum se-Jawa Timur dan Bali.

(rah/rah) [Gambas:Video CNBC]