Mendagri Tito Sebut Butuh Rp14 Triliun Atasi Krisis Fiskal 79 Pemda

"Jadi jika shopping pegawainya 79 (pemda) itu jika enggak salah nyaris Rp3,5 triliun, nan jika ditambah nan lain-lain, untuk memperkuat itu lebih kurang Rp14 triliun. Tapi jika datanya Pak Menteri Keuangan (Purbaya Yudhi Sadewa) menghitung kira-kira nyaris Rp20 triliun," kata Tito dalam konvensi pers di instansi Badan Komunikasi Pemerintah, Jakarta, Rabu (5/8/2026).

Meskipun begitu, Kementerian Dalam Negeri sedang menggodok beberapa skema untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Terdapat dua skema nan disiapkan, ialah penambahan anggaran TKD dan pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH) kepada pemda. Tito menjelaskan, mengenai penambahan anggaran TKD, sudah diusulkan kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

"Tapi itu kelak bakal dibahas di tingkat pemerintah, kewenangan bapak presiden, diskresi bapak presiden, Bappenas, setelah itu kan mungkin juga bakal dibicarakan dengan DPR ya," kata Tito.

Sedangkan skema kedua, ialah melalui pembayaran DBH kepada pemerintah. Tito mencatat total DBH nan kurang bayar dari pemerintah pusat ke pemda mencapai Rp70 triliun di tahun 2024. Hal tersebut juga sudah diusulkan kepada Menteri Keuangan agar dibayarkan untuk menutup kekurangan anggaran dari pemda.

"Kalau bisa DBH kurang bayar, diberikan kepada daerah-daerah nan shopping pegawainya sudah agak kesulitan mereka. Super prioritasnya seperti itu. Tapi itu tergantung keahlian finansial negara. nan mengerti Menteri Keuangan ya," jelasnya.

"Jadi lebih kurang ada Rp70 triliun nan kurang bayar total semuanya," tambahnya.

Tito juga menambahkan pembayaran DBH itu tidak kudu sekaligus dibayarkan kepada seluruh pemda, melainkan hanya nan mengalami krisis fiskal.