Mendagri Tito Ungkap Strategi Pencegahan Korupsi di Daerah

5 hari yang lalu 4

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menjelaskan, upaya pencegahan tindak pidana korupsi nan kerap melibatkan kepala wilayah tidak hanya dapat dilakukan dengan mengandalkan kegunaan pengawasan. Menurutnya, penguatan sistem tata kelola pemerintahan dan sikap integritas kepala wilayah menjadi kunci agar praktik korupsi dapat dicegah.

"Yang kita bisa lakukan kepada kepala wilayah ini adalah, satu, kita melakukan retret. Tujuannya untuk menguatkan nasionalismenya, integritasnya, ya. Kemudian juga memberikan pembekalan-pembekalan awal, termasuk KPK juga datang di sana. BPKP juga datang memberikan masukan," ujar Tito, dikutip Kamis (16/7/2026).

Namun demikian, Tito menegaskan bahwa posisi kepala wilayah berbeda dengan pejabat dalam sistem komando lantaran mereka dipilih langsung oleh rakyat. Oleh karena itu, pembinaan lebih mengedepankan penguatan sistem.

Dia menjelaskan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah membangun beragam instrumen pengawasan, di antaranya melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), penyusunan pedoman Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), hingga sistem pengawasan finansial daerah. Selain itu, pemerintah berbareng KPK dan Kejaksaan Agung juga mengembangkan sistem pencegahan korupsi melalui Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP). Meski demikian, dia mengingatkan sistem nan baik juga tetap memerlukan integritas dari setiap kepala daerah.

"Tapi semua sistem ini kan bisa saja kelak diakali di lapangan. Ada gratifikasi dan lain-lain. Nah ini kan kembali kepada integritas masing-masing kepala daerah," kata Tito.

Dia juga menyoroti tingginya biaya politik dalam kontestasi pemilihan kepala wilayah nan kerap menjadi rumor krusial. Menurutnya, kondisi tersebut perlu diatasi dengan terobosan, salah satunya usulan penambahan biaya operasional kepala wilayah dari persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan demikian, kepala wilayah mempunyai dorongan untuk meningkatkan keahlian fiskal wilayah tanpa membebani masyarakat.

"Tapi ini perlu, perlu adanya studi dulu ya. Perlu adanya pembicaraan antar-kementerian, lembaga di pemerintahan, jika perlu juga berbincang dengan DPR. Karena ini keputusan penting," tandasnya.

(rah/rah)

Add