Mengenali Wajah Rakyat dalam Pidato Presiden Prabowo

Eben E Siadari, Mahasiswa Program Magister Ilmu Komunikasi, Universitas Paramadina, Jakarta(Dok.Istimewa)

SEJAK nyaris dua dasawarsa lampau ketika pertama kali berkompetensi di arena pilpres 2009, Presiden Prabowo Subianto tidak pernah lupa menyebut rakyat dalam pidatonya. Bukan hanya saat berkampanye menghimpun suara, ketika dia telah memerintah sebagai presiden seperti sekarang juga rakyat tetap menjadi kosakata akrabnya.

Prabowo menempatkan diri sebagai pembela dan pelindung rakyat dalam pidato-pidatonya. Sebagian besar klaim ini diungkapkan secara eksplisit. “Saya masuk tentara mau menjaga negara ini, mau memihak negara ini, mau memihak rakyat saya,” kata dia ketika berpidato di hadapan pekerja dalam memperingati Hari Buruh Internasional 1 Mei 2026.

“Saya tidak bakal pernah menyerah, apalagi jika rakyat saya terancam,” kata dia saat memberikan sambutan pada aktivitas Building Indonesia’s Future Generations Through Nutrition di Sentul 3 Juni 2026.

Para pemerhati komunikasi politik memandang perihal ini sebagai bagian dari retorika populisme. Sebagian besar studi tentang Prabowo memang menggolongkannya sebagai pemimpin nan menggunakan populisme sebagai strategi meraih support publik.

Gaya komunikasi Prabowo sepenuhnya masuk kriteria pemimpin populis. Menampilkan diri sebagai orang nan dekat dengan rakyat, jika perlu berpakaian dan menggunakan bahasa nan tidak umum, merupakan langkah nan dilakukan pemimpin populis, tulis Mudde & Kaltwasser, sebagaimana dikutip oleh Fridolon Edwin Moke dan Salvatore Simarmata (2024) dalam studi mereka Analisis Gaya Komunikasi Populis Prabowo Subianto dalam Kampanye Pemilihan Presiden 2024.

Mengucapkan kata rakyat dalam setiap pidatonya merupakan kebiasaan Presiden Prabowo. Studi nan dilakukan Alwi Dahlan Ritonga & Fernanda Putra Adela (2019), menunjukkan tema tentang kerakyatan dalam pidato Prabowo umumnya disampaikan dengan tiga perspektif pandang.

Pertama, Prabowo mengungkapkan rasa simpatinya kepada rakyat dengan ungkapan-ungkapan verbal dan non-verbal seperti menggebrak meja ketika berpidato. Kedua, mengungkit rasa emosional rakyat dengan mengungkapkan keadaan “rakyat nan menderita”, alias “Indonesia negara kaya tapi rakyatnya miskin.” Ketiga, Prabowo selalu mempertentangkan antara rakyat versus elite dengan menempatkan elite pada pihak nan sangat merugikan rakyat.

Ritonga dan Adela nan menuangkan studi mereka dalam tulisan Mencermati Populisme Prabowo Sebagai Bentuk Gaya Diskursif Saat Kampanye Politik Pada Pemilihan Presiden 2019, menyimpulkan bahwa Prabowo menggunakan populisme sebagai retorika alias style diskursif, bukan sebagai ideologi. Ideologi untuk mengisi populismenya dapat berubah-ubah. Ia bakal disesuaikan dengan perkembangan opini publik.

Ihsan Ilmaz dkk (2024) menyebut populisme jenis ini sebagai populisme nan berfluktuasi (fluctuating populism). Dalam studi mereka  Fluctuating Populism: Prabowo’s Everchanging Populism Across the Indonesian Elections, Ihsan Ilmaz dkk menunjukkan Prabowo melakukan perubahan tema populisme dari pilpres ke pilpres.

Pada 2024, dia mengangkat tema populisme teknokratik, tampil  sebagai patriot pelayan rakyat, namun dengan pendekatan teknokrat dan institusional. Sedangkan pada kampaye pilpres sebelumnya, Prabowo memposisikan diri sebagai orang luar (outsider) yang sedang mencoba menyelamatkan negaranya dari kemerosotan demokrasi.

Kendati populisme nan dia usung berfluktuasi dalam tema, satu perihal nan tetap adalah klaim dirinya sebagai pembela, pelindung, dan pengabdi rakyat. Prabowo konsisten, artikulatif, dan semakin menguasai panggung memainkan peran ini.

Penderitaan Rakyat dalam Pidato Prabowo

Prabowo sering terlihat sangat emosional ketika berbincang tentang rakyat. Rakyat nan dia bayangkan begitu menderitanya. Rakyat dalam pidato-pidato Prabowo adalah rakyat nan miskin, susah, ditipu, dibohongi, uangnya dicuri elite, dan tidak diurus oleh nan semestinya mengurusnya.

Konsistensi perspektif pandang ini patut diapresiasi. Selama nyaris dua puluh tahun terus-menerus berdiri dengan injakan ini menunjukkan kepedulian Prabowo kepada rakyat nan termarginalkan memang otentik.

Meskipun demikian ada satu masalah nan mungkin tidak disadari muncul berulang dalam pidato-pidato Prabowo. Pembedahan terhadap teks-teks komunikasi politiknya menemukan pola kalimat nan konsisten: rakyat ditempatkan sebagai objek.

Penempatan rakyat sebagai objek dalam kalimat-kalimat pidatonya dapat dipastikan tidak datang dari niat buruk. Kemungkinannya adalah sebuah refleks naluriah dari style kepemimpinan paternalistik, sebagai gambaran rasa tanggung jawab penuh sebagai seorang pelindung dan pembebas.

Kendati demikian, kejadian linguistik ini krusial untuk dikenali. Pidato Prabowo perlu dicermati untuk memandang gimana posisi agensi penduduk negara dibingkai dalam akal Prabowo, sang pemimpin. Dari pemahaman ini, masukan konstruktif dapat diberikan untuk perbaikan di masa mendatang.

Untuk memahami kenapa pola ini terus diproduksi, saya menelisiknya melalui konsep fitur-fitur pesan nan digagas Shen dan Bigsby (2013). Dalam studi mereka, The Effects of Message Features: Content, Structure, and Style, mereka menjelaskan bahwa fitur-fitur pesan dalam sebuah teks —seperti struktur kalimat, pilihan kosakata, dan style bahasa— secara langsung mengendalikan proses kognitif dan afektif audiens. Mengetahui gimana pilihan kosakata dan style bahasa adalah mengetahui langkah berfikir pemakainya.

Saya menggunakan fitur-fitur pesan itu membedah teks pidato Prabowo dengan metode koding berbasis kata kunci “rakyat.” Hasilnya, sebagaimana sudah dikemukakan sebelumnya, rakyat sangat dominan ditempatkan sebagai objek penderita.

Frasa seperti "Kita berjuang untuk rakyat" alias "Semua untuk kemakmuran rakyat" sebagai contoh. Ini adalah fitur pesan aktif-transitif nan menempatkan elite sebagai tokoh penggerak utama (subjek) dan rakyat sebagai penerima tindakan (objek).

Frasa bersuara seperti ini saya temukan pada lima pidato Prabowo dalam tiga bulan terakhir, namun kemungkinan ditemukan juga pada pidato-pidato lainnya.

Lima pidato nan saya jadikan sampel untuk esai ini adalah, pertama, pidato nan disampaikan pada Rapat Paripurna DPR RI 20 Mei 2026 di Gedung MPR/DPR/DPD RI. Kedua, sambutan nan disampaikan pada peresmian jalan wilayah sepanjang 1.151 kilometer pada 23 Juni 2026 di Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Ketiga, sambutan pada aktivitas Building Indonesia’s Future Generations Through Nutrition Rabu 3 Juni 2026 di Sentul International Convention Center, Sentul, Jawa Barat. Keempat, sambutan pada peresmian sejumlah waduk pada 10 Juli 2026 di Bendungan Meninting, Kabupaten Lombok Barat. Kelima, sambutan pada Peringatan Hari Buruh Internasional, 1 Mei 2026 di Lapangan Monas Jakarta.

Sebagai contoh, dalam pidato di Rapat Paripurna DPR RI, Prabowo menyebut kata rakyat sebagai objek sebanyak 21 kali. Contohnya sebagai berikut:

Saya telah disumpah di hadapan rakyat;
APBN adalah perangkat untuk melindungi rakyat;
Pertumbuhan kudu tercermin pada meningkatnya kesejahteraan rakyat;
Semua kekayaan alam….harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia;
Kita jujur kepada diri kita sendiri dan kepada rakyat kita.

Dalam frasa-frasa ini, terkesan bahwa rakyat ditempatkan sebagai objek nan pasif, menonton, sebagai saksi, alias menjadi sasaran tindakan. Ada pun rakyat sebagai subjek hanya ditemukan sebanyak 10 kali. Frasa-frasa nan dipakai sebagai berikut:

Rakyat semuanya kudu menikmati ekonomi kita;
Bangsa dan rakyat menuntut pekerjaan nan cepat;
Rakyat menuntut pemerintah nan betul dan baik;
Rakyat kita sudah tidak tolol lagi.

Penelusuran terhadap pidato-pidato lainnya menunjukkan perihal nan sama. Kendati Prabowo sering menggunakan kalimat-kalimat kuat, tegas, dan kadang instruktif, pola kalimatnya tetap bahwa rakyat ditempatkan sebagai objek.
Dalam sambutannya pada aktivitas Building Indonesia’s Future Generations Through Nutrition di Sentul 3 Juni 2026, misalnya. Rakyat sebagai objek muncul dalam kalimat-kalimat sebagai berikut:

Saya bakal mengabdi kepada bangsa dan rakyat saya;
Saya tidak bakal pernah menyerah, apalagi jika rakyat saya terancam;
Berpihaklah selalu kepada rakyatmu;
Saya tidak mau duit rakyat dicuri.

Penelusuran terhadap pidatonya di Lombok juga tidak ada perbedaan. Kalimat-kalimat berikut sebagai contoh:

Saya diberi kepercayaan oleh rakyat Indonesia;
Saya dipilih oleh rakyat Indonesia;
Saya bakal setia kepada rakyat Indonesia;
Saya bakal mengabdi kepada bangsa dan rakyat saya. Saya tidak rela rakyat Indonesia miskin.

Kalimat-kalimat ini sangat kuat menggambarkan kehendak Prabowo melakukan untuk rakyat. Namun, pada kalimat nan kuat itu pula rakyat ditempatkan sebagai objek.

Menjadikan Rakyat Subjek Kalimat

Pandangan kritis terhadap pola kalimat seperti ini perlu diajukan sebagai saran konstruktif. Ketika pidato terus-menerus mengunci rakyat di posisi objek, mitos ketidakberdayaan penduduk negara sedang dilanggengkan tanpa disadari. Ini tentu bukan perihal nan diinginkan oleh Prabowo. Masyarakat nan pasif bukan fondasi kerakyatan modern nan sehat.

Pemilihan pola kalimat seperti ini memang tidak dapat dipisahkan dari karakter kepemimpinan paternalistik nan menawarkan pola perlindungan kebapakan nan lazim dalam kultur Indonesia. Ia mungkin disampaikan dengan niat tulus, namun kontradiktif dengan prinsip kedaulatan rakyat, nan justru diperjuangkan oleh Prabowo. Rakyat seyogyanya didorong untuk menjadi subjek dalam hidupnya. Rakyat perlu dibangkitkan daya kritisnya, termasuk menuntut kewenangan konstitusionalnya.

Tidak dipungkiri bahwa sejarah menunjukkan tokoh-tokoh bumi menggunakan pidato berbasis empati kepada rakyat. Franklin D. Roosevelt saat menanggapi Depresi Besar di AS lewat pidato radionya (Fireside Chats) melakukannya. Winston Churchill ketika membakar semangat Inggris di era Perang Dunia II juga melakukannya.

Itu semua disampaikan di masa genting dan krisis. Tatkala kehidupan sudah melangkah normal, masalah-masalah kebangsaan perlu dihadapi dengan semangat pemberdayaan. Dinamika negara demokratis modern sekarang telah bergeser dari model perlindungan pasif menuju partisipasi aktif. Gaya komunikasi nan merawat mentalitas ketergantungan tidak lagi relevan bagi masa depan demokrasi.

Tanggung jawab para penulis pidato (speechwriters), dengan demikian, semakin krusial. Mereka diharuskan secara jeli melakukan restorasi bahasa sehingga semangat pemberdayaan nan otentik dapat disuntikkan lewat pidato kepala negara.

Pembaruan laras bahasa ini menjadi kian mendesak jika kita mempertimbangkan masa depan generasi muda, khususnya Gen Z dan generasi setelahnya. Mereka hidup dan tumbuh di era banjir info digital nan diwarnai daya pikat tinggi potongan video pidato populis berdurasi pendek. Mereka tidak boleh disuapi terus-menerus dengan retorika hitam-putih nan memposisikan penduduk sebagai objek. Pidato Presiden memikul tanggung jawab mendidik literasi politik mereka, bukan semata-mata mengejar algoritma viralitas.

Pada akhirnya, bahasa adalah gambaran dari arsitektur berpikir sebuah bangsa. Menempatkan rakyat sebagai subjek aktif dalam tata bahasa pidato berarti memuliakan martabat kerakyatan itu sendiri. Rakyat seyogyanya dibingkai sebagai tokoh berdikari nan berkekuatan menemukan dan menciptakan kebahagiaannya. (H-4)