Mensesneg Prasetyo Hadi(Antara)
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa Sidang Kabinet Paripurna (SKP) dijadwalkan berjalan di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (20/7) sore. Agenda utama pertemuan tersebut adalah melakukan pertimbangan menyeluruh terhadap penyelenggaraan program pemerintah serta membahas langkah percepatan penerapan beragam program prioritas.
"Insyaallah kelak sore. Sebenarnya standar. Semua bagian dibahas terus," ujar Prasetyo saat memberikan keterangan kepada wartawan di Jakarta, Senin.
Prasetyo menjelaskan bahwa Sidang Kabinet Paripurna merupakan sistem rutin nan berfaedah sebagai wadah pertimbangan keahlian di seluruh kementerian dan lembaga. Melalui forum ini, pemerintah memastikan setiap kebijakan melangkah sesuai dengan sasaran nan telah ditetapkan.
Ia menambahkan, meski berkarakter rutin, sejumlah rumor strategis tertentu bakal dibahas secara lebih mendalam jika diperlukan melalui sistem SKP tersebut. "Hanya kadang perlu sistem SKP. nan unik dibahas sudah pastilah percepat penyelenggaraan program," tegasnya.
Fokus utama dalam sidang kali ini tetap konsisten pada peninjauan sejauh mana program pemerintah telah terealisasi dan merumuskan langkah-langkah konkret untuk mempercepat proses di lapangan. Menurut Prasetyo, pertimbangan program selalu menjadi ruh dalam setiap rapat kabinet agar visi pemerintah dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara tepat waktu.
"Ya pastinya setiap rapat nan utama tentu pertimbangan program," imbuh Prasetyo.
Konteks Sebelumnya:
Pada Sidang Kabinet Paripurna sebelumnya nan digelar 13 Maret 2026, Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan strategis mengenai persiapan mudik Lebaran 2026. Arahan tersebut mencakup kebijakan potongan nilai tiket mudik, pengamanan oleh TNI dan Polri, pemberian support pangan, penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi ASN pusat dan daerah, serta stabilitas pasokan pangan nasional.
Selain konsentrasi pada pertimbangan rutin, pemerintah saat ini juga tengah memberikan perhatian pada target-target besar lainnya, termasuk komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk menghentikan impor solar mulai Juli 2026 serta penguatan sektor pertanian nasional.








English (US) ·
Indonesian (ID) ·