Menteri HAM Natalius Pigai Kerahkan Tim Pantau Konflik di Adonara NTT

MENTERI Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai.(Dok. Kementerian HAM)

MENTERI Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengerahkan jejeran Kantor Wilayah Kementerian HAM Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk memantau langsung kondisi pascabentrokan antarwarga nan terjadi di Adonara, Flores Timur. Langkah ini diambil sebagai corak respons sigap pemerintah terhadap konflik Adonara nan telah memicu korban jiwa dan kerusakan materiil.

Dalam keterangan resminya di Jakarta, Minggu (19/7), Pigai menjelaskan bahwa tim di lapangan bekerja untuk mendapatkan gambaran komprehensif mengenai situasi masyarakat. Identifikasi ini krusial untuk menentukan langkah-langkah strategis dalam mendukung proses rekonsiliasi dan penyelesaian bentrok secara damai.

Pigai menekankan bahwa penanganan bentrok di wilayah tersebut memerlukan pendekatan nan spesifik. Berdasarkan pengalamannya, dia menilai solusi berbasis budaya jauh lebih efektif dibandingkan sekadar pendekatan penegakan norma alias pemolisian.

“Berdasarkan pengalaman menangani kasus di sana, kami menilai pendekatan melalui solusi budaya jauh lebih efektif daripada pemolisian,” ujar Pigai.

Menurutnya, pelibatan tokoh budaya serta penggunaan sistem penyelesaian masalah nan telah lama hidup di tengah masyarakat lokal bakal lebih bisa membangun kembali kepercayaan antarwarga. Hal ini juga dianggap sebagai langkah preventif nan kuat untuk mencegah terulangnya bentrok serupa di masa depan.

Hasil pemantauan tim Kanwil Kementerian HAM NTT nantinya bakal menjadi pedoman info untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh adat, serta pemangku kepentingan mengenai lainnya.

Kementerian HAM menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kejadian ini agar diselesaikan dengan menghormati prinsip-prinsip HAM dan memberikan rasa kondusif bagi penduduk terdampak. Pigai berambisi situasi di Adonara dapat segera kondusif sehingga aktivitas masyarakat kembali normal.

Saat ini, Kementerian HAM terus menjalin koordinasi intensif dengan abdi negara keamanan dan pemerintah wilayah guna memastikan proses penanganan berjalan kondusif dan tetap mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan.