MTI Soroti Lemahnya Pengawasan Lapangan dalam Kecelakaan Transportasi Darat dan Laut

2 hari yang lalu 2
MTI Soroti Lemahnya Pengawasan Lapangan dalam Kecelakaan Transportasi Darat dan Laut Tenggelamnya KM Nurul Salsa di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan.(Dok. MetroTv)

MASYARAKAT Transportasi Indonesia (MTI) menyoroti berulangnya kecelakaan transportasi di sektor darat dan laut nan dipicu oleh lemahnya penerapan pengawasan di lapangan. Insiden terbaru, seperti tenggelamnya KM Nurul Salsa di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, menjadi potret nyata belum terkendalinya akibat keselamatan pada pikulan perairan.

Wakil Sekjen MTI Bidang Keselamatan Transportasi, Ahmad Wildan, mengungkapkan bahwa seringnya kecelakaan di sektor laut terjadi lantaran investigasi tidak dilakukan secara menyeluruh, khususnya pada kapal-kapal pelayaran rakyat alias kapal kecil. Menurutnya, meski izin sudah ada, pengawasan di lapangan tetap sangat rapuh.

“Kalaupun dilakukan investigasi dan penyebabnya terdeteksi, penerapan pengawasan di lapangan sangat lemah. Akibatnya, hazard nan sudah teridentifikasi tidak terkendali dengan baik,” ujar Wildan saat dihubungi, Minggu (19/7).

Kondisi di sektor transportasi darat dinilai lebih memprihatinkan. Wildan menyebut tidak ada sistem investigasi teknis pada kecelakaan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) layaknya di sektor penerbangan. Penentuan penyebab kecelakaan selama ini hanya berasas pendataan statistik umum tanpa info nan terukur secara saintifik.

“Di darat, penyimpulan penyebab hanya berasas perkiraan aspek manusia, jalan, alias kendaraan dalam persentase general. Karena tidak ada sistem pengendalian hazard nan kuat, kecelakaan dengan penyebab nan sama terus berulang nyaris setiap hari,” tegasnya.

Senada dengan perihal tersebut, Pengamat Transportasi Deddy Herlambang menilai pengawasan di sektor penyeberangan laut memang tetap minim. Ia juga menyoroti hambatan anggaran nan menghalang kegunaan pengawasan dan pembinaan di daerah.

Deddy mengungkapkan bahwa anggaran keselamatan di Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) dan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) di beragam wilayah sangat terbatas. “Bahkan ada nan anggarannya nol, sehingga pengawasan di sektor darat dan kereta api menjadi tidak maksimal,” pungkas Deddy. (Z-10)

Selengkapnya