Netanyahu Loloskan Rangkaian UU Kontroversial di Tengah Protes Keras Parlemen

Benjamin Netanyahu.(Al Jazeera)

GELOMBANG cemoohan menyambut Perdana Menteri Benjamin Netanyahu saat parlemen Israel (Knesset) bersiap meloloskan serangkaian undang-undang kontroversial di hari-hari terakhir masa kedudukan pemerintah. Teriakan, "Malu, pergi, keluar!" menggema dari puluhan personil parlemen oposisi pada Selasa waktu setempat.

Kegaduhan tersebut begitu dahsyat hingga Netanyahu memilih meninggalkan ruangan dan melewatkan pemungutan bunyi sepenuhnya. Meski demikian, rangkaian undang-undang tersebut tetap disahkan. Langkah legislatif ini dilakukan secara terburu-buru sebelum Knesset dibubarkan pada Jumat, menjelang pemilihan umum nan dijadwalkan pada 27 Oktober mendatang.

Strategi Bertahan di Tengah Gejolak

Para analis menilai klaster RUU nan difinalisasi ini dirancang unik untuk memenuhi tuntutan sekutu ultra-Ortodoks dan sayap kanan Netanyahu. Inti dari dorongan ini adalah menjaga keutuhan blok politik Netanyahu.

Setelah nyaris empat tahun nan penuh gejolak--ditandai dengan protes massa, serangan 7 Oktober, dan perang multi-front nan berkepanjangan--pemerintahannya mencapai tonggak sejarah langka: menyelesaikan masa kedudukan penuh, sesuatu nan belum pernah terjadi lagi di Israel sejak 1988.

"Netanyahu sedang berjuang untuk kelangsungan politiknya dan partai-partai Haredi sangat krusial untuk itu," tulis analis politik Nadav Eyal. Tujuannya menunjukkan kepada mitra koalisinya bahwa dia adalah satu-satunya politikus nan bisa memenuhi tuntutan mereka.

Kontroversi Pengecualian Wajib Militer

Elemen paling bermuatan politik dalam paket legislasi ini adalah patokan nan melegalkan penghindaran massal pemuda ultra-Ortodoks (Haredi) dari dinas militer. Di saat norma Israel mewajibkan semua penduduk usia 18 tahun untuk mengabdi, laki-laki ultra-Ortodoks telah lama dikecualikan melalui pengaturan historis nan berulang kali dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

Masalah ini menjadi sangat akut di masa perang. Pasukan Pertahanan Israel (IDF) menyatakan kekurangan setidaknya 12.000 tentara, sementara sekitar 72,000 laki-laki ultra-Ortodoks nan memenuhi syarat tetap tidak terdaftar. Sebagai solusi bagi sekutunya, Netanyahu memajukan dua aturan:

• Menetapkan studi Taurat sebagai nilai dasar negara dalam Undang-Undang Dasar (Basic Law), nan bermaksud memberikan landasan konstitusional agar pengecualian tersebut kebal dari gugatan norma di masa depan.
• Memberikan kekebalan sementara bagi puluhan ribu penghindar wajib militer ultra-Ortodoks hingga akhir Januari 2027.

Kepala Staf IDF, Letjen Eyal Zamir, mengeluarkan peringatan publik nan tidak biasa dengan menyebut legislasi tersebut tidak terbayangkan dan tidak konsisten dengan kebutuhan tentara, serta berisiko mengikis kepercayaan mereka nan bertugas.

Konsesi Politik dan Anggaran Pemukiman

Sebagai hadiah atas support terhadap agenda ultra-Ortodoks, koalisi juga meloloskan prioritas lain Netanyahu, termasuk pembatasan kewenangan Jaksa Agung dan perombakan izin penyiaran nan dikhawatirkan menakut-nakuti kebebasan pers. Selain itu, program akademik nan memisahkan kelamin juga diperluas, memicu kecaman dari universitas dan golongan perempuan.

Di sisi lain, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich mengumumkan paket pendanaan pemukiman di Tepi Barat nan diduduki senilai kira-kira Rp12,4 triliun (2,4 miliar shekel) untuk lingkungan baru dan akses jalan, serta legalisasi 34 pos terdepan (outposts) baru.

Reaksi Publik dan Oposisi

Opini publik tampak sangat menentang langkah ini. Survei Channel 12 pada Juli menunjukkan 66% penduduk Israel menolak UU studi Taurat tersebut. Gadi Eisenkot, pemimpin partai Yashar dan penantang utama Netanyahu, mengecam langkah ini sebagai kesepakatan sembrono: blok politik ditukar dengan negara.

Meski menghadapi tantangan norma dari Mahkamah Agung nan mengeluarkan perintah penghentian sementara, pihak internal Likud menyatakan bahwa Netanyahu tetap tidak khawatir. Ia bertaruh bahwa ingatan publik bakal memudar dan menjaga kesatuan blok koalisi jauh lebih krusial daripada ketenaran undang-undang tunggal mana pun. (CNN/I-2)