OTT Bupati Lombok Barat, Mendagri Peringatkan Integritas Kepala Daerah

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian(Antara)

MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian kembali memberikan peringatan keras kepada seluruh jejeran kepala wilayah di Indonesia agar senantiasa menjaga integritas dan mawas diri dalam menjalankan roda pemerintahan.  Teguran itu disampaikan merespons Operasi Tangkap Tangan (OTT) nan digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini. 

Saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna pada Senin (20/7) malam, Mendagri menyampaikan keprihatinan mendalam atas berulangnya kasus dugaan korupsi nan melibatkan pejabat daerah, padahal beragam langkah pembekalan hingga penguatan transparansi sistem finansial telah masif dilakukan oleh pemerintah pusat.

Mendagri menegaskan bahwa upaya pencegahan tindak pidana korupsi sejatinya telah dioptimalkan melalui program retret, orientasi kepemimpinan, hingga pengarahan langsung oleh Presiden RI di Sentul. Namun, pada akhirnya aspek penentu utama kembali pada tembok integritas individual dari masing-masing individu. 

Terjaringnya Bupati Lombok Barat dalam OTT ke-17 nan diluncurkan KPK sepanjang tahun 2026 ini diharapkan menjadi sirine keras serta bahan introspeksi kolektif bagi para kepala wilayah lainnya di seluruh Indonesia agar tidak bermain-main dengan norma alias melakukan praktik penyalahgunaan wewenang.

Dalam operasi senyap nan berjalan pada Senin pagi tersebut, tim penindak KPK sukses mengamankan Bupati Lombok Barat beserta belasan pihak mengenai lainnya di Nusa Tenggara Barat. 

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa penangkapan tersebut berangkaian erat dengan dugaan penerimaan komitmen hadiah (fee) atas penyelenggaraan sejumlah proyek prasarana dan pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. 

Selain mengamankan para terperiksa, interogator turut menyita peralatan bukti berupa duit tunai berbobot ratusan juta rupiah serta sejumlah arsip krusial nan diduga berasosiasi langsung dengan bangunan perkara rasuah tersebut.

Rombongan terperiksa, termasuk Bupati Lalu Ahmad Zaini, telah diterbangkan dan tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Senin malam untuk menjalani pemeriksaan intensif. 

Sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), lembaga antirasuah tersebut mempunyai pemisah waktu 1x24 jam terhitung sejak penangkapan untuk menentukan status norma dari para pihak nan terjaring. 

(Ant/P-4)