Pakar UI Nilai Tarif 20% Trump di Selat Hormuz Berpotensi Memicu Penolakan Internasional

Presiden AS Donald Trump (kanan).(X)

KETEGANGAN antara Amerika Serikat dan Iran kembali meningkat setelah Washington mengumumkan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran serta rencana Presiden Donald Trump mengenakan tarif sebesar 20% terhadap kargo nan melintasi Selat Hormuz. Langkah tersebut berpotensi memperluas konflik, mengguncang perdagangan global, sekaligus memicu perdebatan mengenai norma internasional.

Ketua Pusat Kajian Wilayah Amerika Universitas Indonesia (UI) Suzie Sudarman menilai penyelesaian bentrok tidak bakal mudah lantaran dinamika politik di Iran maupun pendekatan pemerintahan Donald Trump sama-sama mempersempit ruang kompromi.

Menurut Suzie, situasi di Iran saat ini dipengaruhi oleh semakin besarnya peran Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) dalam pengambilan keputusan sehingga pendekatan nan digunakan condong lebih keras. Ia juga mengutip pandangan mantan dosennya, Vali Nasr dari Johns Hopkins University (JHU), mengenai langkah Presiden Trump menangani konflik. "Ada ucapan mantan Prof saya Vali Nasr dari JHU nan mengatakan bahwa Trump itu kurang faham (ignorant) dan kurang daya keingintahuan (not curious) untuk mencari jalan keluar dari bentrok nan dia awali," kata Suzie dihubungi Media Indonesia, Selasa (14/7).

Suzie menjelaskan bahwa kondisi politik di Iran turut dipengaruhi aspek emosional di tingkat kepemimpinan setelah beragam kehilangan nan dialami family pemimpin tertinggi Iran. "Vali Nasr mengatakan bahwa sekarang di Iran nan berkuasa adalah IRGC jadi pendekatannya keras dalam konteks melemahnya kekuatan militernya. Dan Mojtaba kan mengalami kehilangan ayah, istri, anak jadi bisa dibayangkan emosi Ayatullah Iran ini," sebutnya.

Ia menambahkan, sejumlah master juga menilai Teheran susah mempercayai komitmen Washington lantaran pengalaman sebelumnya. "Pakar lainnya menyatakan memang betul Iran tidak mungkin setuju untuk MOU dengan Amerika Serikat nan tidak pernah memenuhi janjinya. Juga dalam MOU tidak tercantum soal Israel di Libanon dan agresivitasnya di Gaza," tambahnya.

Menanggapi rencana Trump mengenakan tarif 20% terhadap seluruh kargo nan melintasi Selat Hormuz, Suzie menilai kebijakan tersebut lebih merupakan instrumen politik dibandingkan ketentuan nan mempunyai dasar kuat dalam norma internasional. Menurut dia, langkah tersebut merupakan respons terhadap penggunaan Selat Hormuz sebagai perangkat tekanan geopolitik. "Jelas ini kartu lain untuk menjawab penggunaan Selat Hormuz sebagai senjata," ucapnya.

Suzie menilai pendekatan Trump mencerminkan orientasi politik luar negeri nan mengedepankan kepentingan kekuatan dan untung ekonomi. "Moto Donald Trump mengikuti nan lazim seperti gold, glory and power, jadi jelas isunya hegemoni mempertahankan kekuasaan dan kedigdayaannya melalui cara-cara nan membawa keuntungan sekalipun bumi tidak mengenal pungutan untuk safe passage," jelasnya.

Ia menegaskan bahwa praktik tersebut tidak dikenal dalam norma internasional. "Sebenarnya perihal ini tidak bertindak di norma internasional, tapi dalam proses 'tit for tat' alias adu retorika ya disuarakan soal pungutan nan melawan kelaziman hanya untuk menyatakan bahwa AS itu superior," paparnya.

Suzie memperingatkan bahwa andaikan kebijakan tarif tersebut betul-betul diterapkan, dampaknya tidak hanya dirasakan negara-negara di area Teluk, tetapi juga perdagangan internasional secara luas. "Pasti bakal berakibat ke dunia," sebutnya.

Ia menilai dinamika nan terjadi saat ini menunjukkan perubahan pola hubungan internasional menuju pendekatan nan lebih mengandalkan kekuatan militer. "Kita kudu ingat bahwa model imperialisme baru ini tidak perlu topeng nan menjadi kedok sebelumnya. Sekarang lebih ditegaskan lagi soal peace through strength, hanya negara nan kuat bisa menentukan dengan kekerasan senjata," jelasnya.

Menurutnya, kondisi tersebut juga perlu dilihat berbareng dengan ancaman Iran sebelumnya mengenai kemungkinan meluasnya bentrok kawasan. "Padahal kita tahu bahwa Iran sebelumnya menakut-nakuti bakal memicu perang area (regional war)," lanjutnya.

Suzie menilai kebijakan sepihak seperti tarif terhadap kapal di Selat Hormuz nyaris pasti bakal menuai penolakan dari banyak negara. "Sesuatu nan lazim pasti bakal menimbulkan penolakan," ujarnya.

Namun demikian, dia mengingatkan bahwa posisi Amerika Serikat maupun Iran terhadap Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS) membikin penyelesaian persoalan ini tidak sederhana. "Baik Amerika Serikat maupun Iran sama-sama tidak mengakui UNCLOS dan sementara tetap terlibat bentrok bakal terus berretorika kekerasan," paparnya.

Diplomasi dan Dinamika Politik AS

Di tengah meningkatnya ketegangan, Suzie berambisi tekanan dari masyarakat Amerika Serikat dapat memengaruhi arah kebijakan pemerintahan Trump. "Yang bumi harapkan bahwa rakyat Amerika nan sudah tidak menyukai keterkaitan Amerika Serikat dengan Israel bisa terus menyatakan pandangan terhadap langkah-langkah kekerasan nan ditempuh Presiden Trump," terangnya.

Ia menilai kenaikan nilai daya berpotensi memengaruhi opini publik Amerika Serikat menjelang pemilu sela. "Istimewa lantaran masalah daya nan mulai naik lagi rakyat Amerika bakal melawan kebijakan Presiden Trump dan semoga saja Pemilu sela bakal membawa kebaikan bagi dunia," ujarnya.

Menurut Suzie, perubahan politik domestik di Amerika Serikat dapat membuka kesempatan bagi terciptanya stabilitas internasional nan lebih baik. "Jika dalam negeri Amerika berubah maka bumi bakal memperoleh untung dengan hambatan nan diterapkan oleh kalangan sayap kanan Amerika Serikat," tambahnya.

Ia juga menegaskan bahwa ancaman meluasnya bentrok di Timur Tengah semestinya menjadi momentum bagi negara-negara di area untuk lebih mengedepankan perdamaian. "Kehancuran area Timur Tengah nan di sasaran oleh Iran bakal mendorong area untuk mendesak agar kebijakan kudu konsentrasi pada perdamaian dan telah diinisiasi oleh Qatar," pungkasnya. (Fer/P-3)