Parlemen Tiba-Tiba Pecat Presiden, Bersih-Bersih Rezim Lama

1 jam yang lalu 2

ARTICLE AD BOX

Jakarta, CNBC Indonesia - Parlemen Hungaria secara resmi menyetujui amendemen konstitusi untuk mencopot Presiden Tamas Sulyok dari jabatannya nan sebagian besar berkarakter seremonial. Langkah politik ini menjadi manuver terbaru dari pemerintahan baru untuk membongkar total kekuasaan figur-figur nan beraliansi dengan mantan Perdana Menteri (PM) Viktor Orban.

Mengutip laporan Al Jazeera, Selasa (14/7/2026), keputusan krusial tersebut disahkan pada hari Senin melalui pemungutan bunyi dengan hasil absolut 139 bunyi mendukung dan hanya enam bunyi nan menolak. Kebijakan ini bakal segera mengakhiri masa kedudukan Sulyok secara sepihak dan membuka jalan bagi parlemen untuk memilih kepala negara nan baru.

Pergeseran peta politik ini terjadi setelah rakyat Hungaria menumbangkan rezim nasionalis sayap kanan Orban dalam pemilu bulan April lalu, di mana Partai Tisza ketua Perdana Menteri baru Peter Magyar menang telak. Kemenangan tersebut sekaligus menyudahi kekuasaan 16 tahun Partai Fidesz buatan Orban nan selama ini menguasai beragam lini lembaga negara.

Sejak mengamankan kemenangan besar tersebut, PM Peter Magyar langsung bergerak garang meruntuhkan sisa-sisa kekuatan rezim lama melalui program reformasi komprehensif. Selain mencopot presiden, amendemen konstitusi nan baru disahkan ini juga memperkenalkan reformasi yudisial, membatasi masa kedudukan personil parlemen maksimal 12 tahun, serta membentuk badan unik untuk mengusut dugaan penyalahgunaan finansial pada era pemerintahan sebelumnya.

Saat ini, Sulyok diberikan waktu selama lima hari untuk menandatangani berkas amendemen konstitusi nan telah diketuk oleh parlemen tersebut. Apabila tenggat waktu tersebut diabaikan dan sang presiden menolak untuk menandatanganinya, PM Peter Magyar menegaskan bahwa pihak parlemen tidak bakal ragu untuk segera meluncurkan prosedur pemakzulan (impeachment) secara hukum.

Sebagai corak perlawanan, sang presiden beserta seluruh personil parlemen dari faksi Partai Fidesz memilih untuk melakukan tindakan boikot dan tidak menghadiri sidang parlemen pada hari Senin tersebut. Kendati demikian, tindakan boikot tersebut sama sekali tidak menyurutkan langkah koalisi pemerintahan baru nan sekarang memegang kendali penuh atas jalannya norma di negara tersebut.

Menyapu Bersih Tatanan Lama

Parlemen Hungaria sebelumnya memilih Sulyok, nan merupakan mantan ketua Mahkamah Konstitusi, pada Februari 2024 untuk menggantikan Katalin Novak nan mengundurkan diri akibat skandal pemaafan pelaku kekerasan seksual anak. Namun, hanya beberapa hari setelah Partai Tisza mengamankan kebanyakan dua pertiga bangku parlemen pada April lalu, PM Peter Magyar langsung menyatakan bahwa Sulyok sudah tidak layak lagi untuk menjadi simbol persatuan bangsa Hungaria.

"Tidak layak untuk mewujudkan persatuan bangsa Hungaria," tegas Magyar sesaat setelah memenangkan pemilu dan menuntut Sulyok segera menanggalkan jabatannya begitu pemerintahan baru resmi terbentuk.

Memasuki bulan Juni, setelah tenggat waktu nan diberikan untuk mundur secara sukarela dilewati oleh sang presiden, Magyar secara terbuka melabeli Sulyok sebagai boneka politik dari Viktor Orban. Ia kemudian meluncurkan program reformasi radikal berjudul "Operasi Api Pembersih" nan dirancang unik untuk merombak total konstitusi negara, membersihkan lembaga publik, serta mendirikan instansi pemberantasan korupsi nan independen.

Langkah pembersihan secara konstitusional ini dinilai sangat krusial bagi kelangsungan pemerintahan baru demi mencegah terjadinya kebuntuan politik di masa depan. Pasalnya, meskipun posisi presiden di Hungaria condong berkarakter simbolis, kedudukan tersebut mempunyai kewenangan norma nan kuat untuk menyetujui undang-undang alias merujuknya ke Mahkamah Konstitusi, sehingga dikhawatirkan Sulyok dapat menggunakan kewenangan prerogatifnya untuk menjegal seluruh agenda reformasi ambisius milik Partai Tisza.

(tps/sef)

Add