Pemerintah Siapkan Bantuan Perbaikan Rumah Rp15 Juta hingga Rp30 Juta untuk Korban Gempa NTT

Ilustrasi(Dok BNPB)

PEMERINTAH pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyiapkan skema support perbaikan rumah bagi belasan ribu penduduk nan terdampak gempa bumi Magnitudo 7,7 di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Besaran biaya stimulan nan dikucurkan bervariasi mulai dari Rp15 juta hingga Rp30 juta, disesuaikan dengan tingkat kerusakan bangunan.

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyampaikan rincian tersebut saat meninjau langsung kondisi pascagempa di Puskesmas Riung, Kabupaten Ngada, NTT.

"Rusak ringan bakal menerima 15 juta rupiah, rusak sedang 30 juta rupiah, dan nan rusak berat misal rumahnya hancur bakal dibangunkan kediaman sementara untuk tempat tinggal sembari menunggu kediaman permanen, kediaman tetap dibangun alias diberikan biaya tunggu hunian," ujar Suharyanto dalam keterangannya, Rabu (19/8).

Berdasarkan info sementara dari penanganan darurat, tercatat ada sebanyak 11.925 unit rumah mengalami kerusakan akibat gempa luar biasa nan mengguncang wilayah tersebut. Titik-titik kerusakan terparah terkonsentrasi di sejumlah wilayah, di antaranya Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Manggarai Barat, dan Kabupaten Ngada.

Skema untuk Rumah Rusak Berat

Selain menyediakan biaya stimulan untuk kategori rusak ringan dan sedang, pemerintah juga memprioritaskan penanganan bagi penduduk nan rumahnya mengalami kerusakan berat alias hancur total. Bagi golongan ini, pemerintah menyiapkan opsi pembangunan kembali melalui program kediaman tetap (huntap).

Sambil menunggu proses pembangunan huntap permanen nan memerlukan waktu, penduduk diberikan dua pengganti solusi tempat tinggal sementara. Warga dapat memilih untuk menerima Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp600 ribu nan dapat digunakan untuk menyewa rumah, alias menempati Hunian Sementara (Huntara) nan disiapkan oleh pemerintah.

Validasi Data dan Sinergi Daerah

Pemerintah menegaskan bahwa seluruh realisasi anggaran support perbaikan rumah ini baru bakal dicairkan setelah proses pendataan dan verifikasi lapangan selesai secara akurat.

Langkah verifikasi ketat ini dinilai krusial guna memastikan agar support nan disalurkan betul-betul tepat sasaran serta menghindari potensi info dobel maupun ketidaksesuaian kategori kerusakan di lapangan.

Sejalan dengan itu, BNPB mendorong seluruh jejeran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di wilayah terdampak untuk memperkuat sinergi. Pemerintah wilayah juga diminta segera membentuk satuan tugas (satgas) percepatan penanganan darurat agar koordinasi pendistribusian logistik dan pengesahan kediaman dapat melangkah optimal. (E-4)