Pemerintah Siapkan Skema Tukar Tambah Motor Bensin ke Listrik

Presiden Prabowo Subianto mendorong penggunaan motor listrik melalui skema tukar tambah.(Dok. Antara)

PRESIDEN Prabowo Subianto mendorong percepatan transisi daya dengan menyiapkan skema tukar tambah motor bensin ke motor listrik. Langkah ini bermaksud mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak (BBM) nan membebani anggaran negara.

Saat meninjau akomodasi produksi PT Ilectra Motor Group (ALVA) di Cikarang, Jawa Barat, Kamis (13/8), Presiden menegaskan pemerintah bakal mempermudah akses masyarakat mempunyai kendaraan listrik. Skema nan disiapkan mencakup penurunan kembang angsuran hingga penghapusan duit muka (DP).

"Bunga angsuran kita turunkan untuk rakyat. Kemudian kita usahakan tidak pakai DP. Jadi kelak jika ada nan tetap pakai motor bensin, ya rasain sendiri," ujar Prabowo.

Pemerintah juga tengah menggodok sistem teknis bagi pemilik motor konvensional agar bisa beranjak ke unit listrik melalui sistem tukar tambah. Menurut Presiden, penggunaan motor listrik jauh lebih efisien lantaran bisa menghemat pengeluaran harian pengguna antara 50 hingga 70 persen dibandingkan motor berbahan bakar fosil.

Selain insentif, Presiden Prabowo melirik penerapan pajak karbon di kota-kota besar guna menekan polusi. Ia mencontohkan kebijakan di Beijing, China, nan telah melarang operasional motor bensin di wilayah perkotaan tertentu.

Terkait penguatan ekosistem, Indonesia saat ini sedang menyiapkan pabrik mobil listrik baru di Subang, Jawa Barat, nan ditargetkan mulai beraksi pada 2028. Presiden turut mengapresiasi keberanian sektor swasta nasional nan berani memproduksi motor listrik secara berdikari di tengah kekuasaan produk asal China, Jepang, dan Korea Selatan.

Langkah ini dinilai sebagai bagian dari kepentingan nasional untuk memperkuat kedaulatan energi. Dengan memproduksi dan menggunakan kendaraan listrik di dalam negeri, Indonesia diharapkan tidak lagi menggantungkan kebutuhan daya pada pihak luar. (Z-10)